Lelang Kepsek ala Jokowi Banyak Kecurangan?

17 Desember 2013 Berita Pendidikan


Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto membantah ada kecurangan sistemik dalam lelang jabatan kepala sekolah. Apalagi, sampai disebutkan ada kebocoran soal yang sengaja dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dia membenarkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pernah mengumpulkan kepala sekolah peserta peserta lelang di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Tapi pertemuan itu untuk belajar bersama bukan membocorkan soal tes lelang jabatan kepala sekolah tersebut.

"Seperti siswa mau ujian saja, ada yang belajar sendiri ada juga yang belajar secara kelompok, masih wajar menurut saya. Jadi bukan pembekalan tapi belajar bersama dan itu juga atas inisiatif peserta sendiri," ujar Taufik yang dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (16/12).

Taufik juga menjelaskan pemilihan tempat belajar bersama di kantor LPMP juga dinilai wajar. Pasalnya, LPMP memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga memudahkan para kepala sekolah saat belajar bersama.

"Seperti Anda (wartawan) saja kalau mau belajar menulis, tidak mungkin kan tempatnya di apotek misalnya," kata dia.

Sebagai bukti tidak terjadi kebocoran soal, Taufik menegaskan hasil tes lelang kepala sekolah sangat variatif. Ada yang mendapat nilai sempurna tapi ada juga yang mendapat nilai sangat rendah.

"Ada yang dapat nilai cuma 40 dari skala 100, kalau bocor harusnya baik semua nilainya. Kalau kepala sekolah dapat nilai bagus itu wajar saja, karena mereka sudah lebih mengerti tentang tugas-tugas kepala sekolah," jelas dia.

Taufik menambahkan isu kebocoran soal selalu muncul menjelang diadakannya tes lelang kepala sekolah. Dia meminta para peserta untuk tetap fokus pada ujian tes yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Karena ini baru pertama kali diselenggarakan, wajar kalau ada keraguan. Bagi yang merasa cemas atau tertekan atasilah dengan terus belajar.

Sejumlah organisasi guru menduga adanya kecurangan sistemik yang terjadi pada tes lelang jabatan kepala sekolah di DKI Jakarta. Mereka menduga kecurangan tersebut melibatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kami sudah memberi bukti dan meminta gubernur dan wakil gubernur membentuk tim independen untuk mengusut kecurangan ini," ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Kecurangan sistemik tersebut juga melibatkan Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Indikasi kecurangan yang terjadi adalah telah dilakukan pelatihan terkait tes lelang kepala sekolah di LPMP dengan melibatkan pejabat LPMP yang membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat.

Dugaan kuat, soal yang diberikan juga termasuk dengan kunci jawaban yang benar. Retno menjelaskan pelatihan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan dari LPMP DKI terhadap kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS DKI Jakarta.

"Kami menduga ada pelanggaran sistemik dengan upaya mempertahankan kepala sekolah incumbent. Kami minta Gubernur menunda hasil tes. Selain itu kami juga minta BKD sebagai panitia lelang meniadakan sistem gugur," kata dia.

Mereka juga menemukan sedikitnya empat masalah dalam lelang jabatan kepala sekolah, yaitu indikasi bocor soal tes lelang jabatan, indikasi diskriminasi oleh Dinas Pendidikan DKI, indikasi inkonsistensi kebijakan Kadisdik DKI, dan indikasi gratifikasi dalam pelatihan tes seleksi lelang jabatan.

(Dikutip dari merdeka.com)