Kurikulum Bias Jender

20 Desember 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Kesenjangan dan persepsi bias jender masih terjadi meski Indonesia fokus pada sosialisasi pengarusutamaan jender sepuluh tahun terakhir. Selain faktor norma dan budaya, kurikulum pendidikan juga belum mendorong kesetaraan jender.

Pada materi ajar banyak contoh peran laki-laki dan perempuan yang bias jender. Kurikulum pendidikan, terutama pendidikan dasar, patut dirombak.

Koordinator Jender Regional Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Andrew Mason memaparkan temuan pada Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report/ WDR) 2012 dan Studi Pendampingnya di Asia Timur dan Pasifik tentang Kesetaraan Jender dan Pembangunan, Senin (19/12), di Jakarta.

Pengarusutamaan jender di pendidikan bisa melalui reformasi kurikulum agar pelabelan negatif laki-laki dan perempuan dihapuskan. Anak-anak harus dilatih sejak dini untuk tak membedakan peran laki-laki dan perempuan. Mengubah pola pikir hanya bisa melalui pendidikan, kata Mason.

Pada proses diskusi berkembang usulan agar strategi pengarusutamaan jender berbasis di keluarga. Kesenjangan jender dinilai bermula dari keluarga. Lalu, masuk ke ranah pendidikan.

Selain materi ajar, pola pikir guru juga bias jender. Ada kekhawatiran di kalangan guru bahwa jika ada kesetaraan jender, kehidupan sosial masyarakat akan terganggu. Perlu sosialisasi, terutama di desa.

Ahli isu jender dan anggota tim WDR 2012, Ana Maria Munoz Boudet, memaparkan, partisipasi perempuan di perguruan tinggi di Asia Tenggara dan Pasifik selama 20 tahun terakhir meningkat. Namun, 35 juta anak perempuan belum bersekolah, terutama di masyarakat minoritas dan daerah tertinggal. Ini akibat ketidaksetaraan jender. Dengan pola pikir kesetaraan jender, perempuan berkesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mandiri secara ekonomi, ujarnya.

Pengakuan pemerintah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengakui, di Indonesia masih ada kesenjangan jender di berbagai bidang, seperti tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, tingkat kematian ibu melahirkan, dan terbatasnya partisipasi pada tingkat pengambil keputusan.

Analisis data WDR 2012 menunjukkan, kelompok keluarga termiskin di Indonesia adalah keluarga dengan kepala keluarga perempuan di pedesaan. Kemiskinan perempuan diperburuk pendidikan rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, ujarnya.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Danti berjanji, pihaknya akan mendorong peran dan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, bukan hanya di sektor pendidikan. Yang penting, ubah pola pikir, ujarnya.

Sumber: kompas.com