Kualitas Pendidikan Inklusi Masih Jauh dari Harapan

1 Desember 2009 Berita Pendidikan


Rasio antara jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masih belum berimbang, sehingga layanan pembelajaran yang berkualitas masih jauh dari harapan.
Menurut Bupati Karanganyar Rini Iriani Sri Ratnaningsih, penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK di wilayahnya sejauh ini cukup baik. "Cukup baik, belum bisa saya katakan baik, karena belum semua ABK bersekolah di semua sekolah yang ada di Karanganyar," ujar Rini di sela Pertemuan Nasional Pemegang Kebijakan Pendidikan Inklusi yang diselenggarakan oleh Helen Keller International (HKI) Indonesia di Jakarta, Senin (30/11).

Rini menuturkan, Karanganyar baru memiliki 2 pusat sumber pendidikan dengan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang menjadi sekolah inklusi sebanyak 16 sekolah. Sementara itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut hanya terdiri dari 140 guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) dan 18 Guru Pembimbing Khusus (GPK).

"Terhitung, dari 700 ABK yang ada, baru 30 persen saja yang bersekolah," ujarnya.

Sementara itu, pakar PLB dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr Asep Supena, yang baru-baru ini melakukan kajian mengenai GPK, menyatakan lebih dari 55 persen guru reguler belum pernah mendapatkan bimbingan dari GPK. Artinya, SDM di sekolah reguler untuk menerima siswa ABK belum bisa dikatakan siap.

"Idealnya satu GPK untuk satu sekolah, tetapi yang sering terjadi adalah satu GPK untuk beberapa sekolah," ujarnya.

Ideal

Berdasarkan data dari HKI, yang telah menyelenggarakan pelatihan pendidikan inklusi di sekolah dan masyarakat melalui program sejak Opportunities for Vurnerable Children (OVC) sejak 2007 di empat wilayah, yaitu DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan, memaparkan, bahwa jumlah tenaga pendidik yang telah menerima pelatihan mencapai 6.477. Sementara itu, jumlah ABK yang ada di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya mencapai 8.749.

Hasil pelatihan tersebut juga memaparkan layanan pendukung yang berhasil didapatkan, yaitu GPK yang pernah dilatih mencapai 281 orang dengan rincian di NAD sebanyak 75, DKI Jakarta 94, Sulawesi Selatan sebanyak 64, dan Jawa Tengah mencapai 48 orang.

"Idealnya, satu GPK itu untuk satu sekolah dan dengan keahlian untuk semua jenis kecacatan. Lebih ideal lagi jika GPK itu untuk satu persatu jenis kecacatan, sudah saatnya pemerintah juga mengangkat status GPK," ujar Parto, Kepala Sekolah SLB Ar-Rahman, Jakarta Selatan.

Parto menyayangkan lemahnya kebijakan pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler atau umum. Parto mengatakan, pemerintah menetapkan bahwa sekolah harus menerima ABK, tetapi tidak disebutkan untuk jenis kecacatan apa saja yang diperbolehkan untuk bisa bersekolah di sekolah terkait.

"Karena tidak semua sekolah memiliki SDM yang punya keahlian tentang semua kecacatan. Ini tentu amat disayangkan, sebab yang terjadi adalah guru dan sekolah hanya lebih menitikberatkan kemampuan akademisnya, sedangkan kecacatan si ABK itu sendiri dilupakan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Florentina Atik Purwatmi, guru SMPN 266 Jakarta, mengatakan, bahwa umumnya guru reguler belum siap menerima siswa ABK.

"Secara skil belum siap, belum lagi secara mental. Terus terang, ternyata masih banyak sekolah umum yang mempertanyakan untuk apa mengadakan sekolah inklusi," ujar salah satu trainer guru reguler untuk pendidikan inklusi ini.

LTF/Editor: latief

Sumber: Kompas.Com