Berita Pendidikan
29 Oktober 2009

Kondisi Pendidikan di Aceh Masih Rapuh

Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muhammad Nazar mengungkapkan, kondisi dunia pendidikan di Aceh masih rapuh, dimana pada jenjang sekolah menengah masih belum baik, sehingga melahirkan banyak pengangguran intelektual.

Hal ini bukan saja berlaku di Aceh, namun secara umum juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Ini disebabkan, pola pendidikan masih terjebak dalam memberikan indikator pendidikan pada tingkat kelulusan ujian negara bagi jejang pendidikan menengah.

"Sehingga ketika anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi favorit, menjadilah masalah. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah penting untuk memberantas masalah tersebut," ujar Wagub Muhammad Nazar dalam rapat pembentukan forum koordinasi implementasi renstra Pendidikan Aceh, Rabu (28/10) di Banda Aceh.

Wagub mengatakan, dengan adanya otonomi seluas-luasnya bidang pendidikan di Provinsi Aceh, selama tiga tahun terakhir ini, sektor pendidikan Aceh mengalami kenaikan yang segnifikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta.

Selama tiga tahun terakhir ini, membaiknya sektor pendidikan ini karena Pemerintah Aceh sudah banyak mengucurkan dana untuk pendidikan. Ini bernilai penting, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk Aceh.

Nazar juga mengatakan, renstra pendidikan Aceh dinilai bagus di tingkat nasional, yang didukung oleh lembaga donor. Untuk itu, supaya akses kualitas meningkat, pemerintah daerah tidak boleh ambil kewenangan dalam pemilihan kepala sekolah, dimana guru, orangtua, masyarakat harus diberikan hak dan kewajiban yang kuat.

Sekarang ini dengan program pemerintah membebaskan biaya SPP sekolah, namun hal itu membuat seolah-olah orangtua tidak mempunyai kewajiban. Padahal, kewajiban orangtua itu bukan hanya menyekolahkan anak dan membayar SPP saja, namun banyak tugas lain yang harus dilakukan bersama pihak sekolah.

"Bagaimana jika dana Otsus itu habis, siapa yang membiayai pendidikan, karena masyarakat belum sadar, geuchik dan teungku imum juga harus terlibat dalam memberikan semangat untuk warganya," ujar wagub.

Dikatakan, pemerintah Aceh saat ini mengalokasikan 30 persen dana migas untuk pendidikan. Hanya saja, saat ini bagaimana kualitas pendidikan biasa baik, dan persoalan kualitas ini juga terkait dengan guru. Guru di Aceh sudah berlebih, tapi yang mampu sangat terbatas.

"Banyak guru-guru berprestas minta pindah ke kantor gubernur atau bupati. Padahal dulu disumpah menjadi guru, mau ditempatkan dimanapun," ungkap Nazar. (irn)

Sumber: analisadaily.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris