Keliru Soal Ibu Kota Israel, Penerbit Yudhistira Minta Maaf

16 Desember 2017 Berita Pendidikan


Penerbit Buku Yudhistira akhirnya buka suara soal informasi dalam Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas 6 SD yang tersebar viral di media sosial. Yudhistira secara resmi menyatakan permohonan maaf dan mengaku keliru dalam memuat informasi soal ibu kota Israel dalam buku terbitannya.

Dalam Surat Pemberitahuan yang diterima wartawan, Rabu (13/12), Kepala Penerbitan Yudhistira Dedi Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya mengambil data dari sumber internet world population data sheet 2010.

Dedi Hidayat dalam surat dengan Nomor 12/Pnb-YGI/XII/2017, mengatakan; Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut masih menjadi perdebatan dan belum diakui secara internasional. Surat itu ditujukan kepada kepala sekolah dan guru pengajar. Dedi mengatakan, beberapa sumber di internet juga mencantumkan hal yang sama. Yakni, Yerusalem merupakan Ibu Kota Negara Israel.

Terkait hal itu, Penerbit Yudhistira meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan mereka dalam memberikan informasi yang dimuat di buku. Kami akan melakukan perbaikan atau revisi isi buku tersebut pada cetakan berikutnya.

Sebelumnya, dalam buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) keluaran Penerbit Yudhistira, dituliskan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel. Unggahan yang tersebar di media sosial itu menjadi ramai diperbincangkan apalagi menyusul keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI membenarkan bahwa isi buku yang beredar viral lewat unggahan warganet di Facebook, Twitter, dan WhatsApp adalah terbitan Yudhistira. Buku itu telah melalui evaluasi Kemendikbud pada 2008.

Kepala Litbang Kemendikbud RI Totok Suprayitno mengatakan; Ya, itu buku yang di SK-kan tahun 2008. Itu merupakan hasil penilaian dari Kemendikbud pada 2008 itu untuk menjalankan Kurikulum 2006. Menurut Totok, akan ada sanksi bagi penulis dan atau penerbit yang memberikan informasi tidak benar dalam buku yang digunakan pada satuan pendidikan. Hal itu sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)