Kawal Dana, Pemprov Bentuk Tim

3 September 2009 Berita Pendidikan


Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim koordinasi pemantauan pengendalian anggaran pendidikan tahun 2009.
"Saat ini alokasi dana pendidikan untuk Provinsi Lampung yang sangat besar. Pada 2009 mendapat dana dekonsentrasi pendidikan dari APBN sebesar Rp1,3 triliun, tambah lagi dana APBD Lampung 2009 mencapai Rp312,82 miliar," kata Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Pemprov Lampung, Adju Purwanto, di ruang kerjanya, lantai IV gedung Pemprov, Selasa (2-9).

Karena bujet yang besar itu, Adju menjelaskan pemerintah membentuk tim penataan dan pengendali anggaran pendidikan. Kemudian mengevaluasi kinerja satuan kerja pemerintah daerah yang mendapatkan pos dana pendidikan.

Ia mengatakan ada 29 SKPD yang mendapatkan alokasi dana pendidikan. Fungsi evaluasi ini agar pada 2010 anggaran pendidikan yang disusun pemerintah daerah dapat lebih tajam dan efektif.

"Mengenai pergeseran persentasi besaran anggaran dari masing-masing SKPD, belum bisa kita lakukan sekarang. Hal itu justru bisa dilakukan setelah hasil evaluasi selesai dijalankan. Yang terpenting kebijakan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD tetap kita jalankan," kata Adju.

Adju menambahkan monitoring masing-masing SKPD mulai dilakukan minggu depan. "Bulan September ini, kita akan lihat kinerja SKPD dalam menggunakan anggaran pendidikan apakah sudah sesuai atau belum," kata dia.

Menurut dia, agenda evaluasi ini tidak terkait dengan isu atau permasalahan yang berkembang di masyarakat seperti yang pernah diberitakan di media massa Lampung. "Hal ini kita lakukan karena alokasi dana pendidikan begitu besarnya, sehingga untuk mengendalikannya kita bentuk tim seperti ini," kata Adju.

Tim ini di bawah gubernur, dengan anggota lintas SKPD, seperti tim anggaran, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Administrasi, Dinas Pendidikan, Biro Sosial dan stakeholder lainnya semisal FMGI, perguruan tinggi, dewan pendidikan provinsi, tujuannya agar hasilnya betul-betul objektif.

Selain itu, pihaknya sudah membuat standar instrumen dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Standar instrumen inilah yang kita bawa ke lapangan untuk mengukur kinerja SKPD saat ini. Hasilnya diharapkan dapat menjadi patokan dalam penyusunan anggaran 2010.

"Kita ini baru pertama kali kebijakan 20 persen pendidikan. Instruksi 20 persen ini agak dadakan dan mepet. Tetapi, alhamdulillah cukup bagus. Kita tidak hanya mencapai anggaran 20 persen, tetapi juga perlu mengontrol dan mengendalikan anggaran yang begitu besar," kata Adju Purwanto.

Sekretaris FMGI Lampung Gino Vanollie menyambut baik terbentuknya tim tersebut. "Apa yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak," kata Gino.

Harapan masyarakat terhadap perubahan di dunia pendidikan cukup besar, apalagi publik juga mengetahui alokasi dana pendidikan saat ini cukup besar. "Lampung mendapat dana dekon Rp1,3 triliun, APBD kita mencapai Rp300 miliar belum ditambah lagi dana pendidikan dari masing-masing kabupaten dan kota," kata Gino.

Namun, dia juga berharap kinerja tim ini didukung sarana yang memadai, terutama dalam hal memberikan kemudahan bagi publik untuk berperan aktif dalam proses pemantauan dan pengendalian tersebut.

"Saya berharap segala data dan informasi yang telah dibentuk tim ini nantinya dapat dipublikasikan oleh mereka melalui situs atau website yang nantinya akan memudahkan bagi publik berperan aktif melakukan pemantauan, sehingga dana yang begitu besar dapat dimanfaatkan lebih baik dan efisien," kata Gino. n MG14/S-1
Sumber: Lampungpost.Com