Kapan Rakyat Miskin Bisa Jadi Dokter?

6 Januari 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Anggaran pendidikan negara miskin, seperti Banglades, Nepal, atau Etiopia, lebih besar dibandingkan dengan negara Indonesia. Di Banglades, anggaran pendidikan 2,9 persen yang dialokasikan dari gross national product (GNP). Sementara penelitian baru-baru ini menyebutkan, anggaran pendidikan di Indonesia hanya mampu dialokasikan sebesar 1,4 persen dari GNP dan jauh ketimbang Nepal (3,1 persen), Etiopia (4,0 persen), dan Malawi (5,5 persen).

Namun, persoalan yang ada saat ini bukan semata pada memperbesar anggaran pendidikan, melainkan lebih pada distribusi anggaran itu sendiri. Jika telah diperbesar masih banyak terjadi korupsi, besarnya anggaran tentu bukan jalan keluar dari semua masalah saat ini di dunia pendidikan nasional.

"Keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan seluruh anggaran 20 persen, baik dari APBN maupun ABBD, tentu bukan cuma di atas kertas atau bualan," ujar anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (5/1/2011).

"Harus dibuktikan sehingga pendidikan di Indonesia benar-benar prorakyat. Seluruh rakyat memiliki hak sama dalam menuntut ilmu," katanya.

Hetifah mengatakan, sebetulnya, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 merupakan angin segar bagi rakyat kecil untuk menikmati pendidikan. Dalam aturan tesebut, lanjut dia, ada alokasi bagi orang tidak mampu minimal 20 persen dari jumlah peserta didik baru untuk mengenyam pendidikan.

Kedua, ada jatah beasiswa bagi yang berprestasi. Ketiga, menyediakan dana bantuan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu, minimal 20 persen dari jumlah peserta didik. Terakhir, perguruan tinggi (PT) wajib menjaring 60 persen peserta didik baru dari pola penerimaan secara nasional.

"Khusus PT, agaknya pemerintah juga harus campur tangan langsung karena angka 60 persen itu tentu tidak akan terealisasi jika PT, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), melakukan privatisasi, seperti UI, UGM, ITB, Unpad, dan USU, yang telah secara resmi menyatakan diri siap diprivatisasi dan mengubah statusnya menjadi badan hukum milik negara," papar Hetifah.

Dengan begitu, lanjut dia, PTN-PTN itu akhirnya bebas mematok sekian ratus juta untuk fakultas-fakultas favorit kedokteran atau teknik.

"Kalau begitu, kapan rakyat miskin bisa menjadi dokter," ujarnya.

Sumber: kompas.com