Jadi Barometer, UN Tetap Menyimpan Masalah...

1 Desember 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tetap menggelar ujian nasional (UN) pada tahun 2012, meskipun sebelumnya banyak kritik yang dilayangkan atas mekanisme penentuan kelulusan siswa tersebut. Pemerhati pendidikan, Arief Rachman, menilai, UN tetap akan menyimpan masalah ketika masih dijadikan sebagai sebuah barometer kelulusan dengan menggunakan standar minimal yang disamaratakan antara siswa di sekolah favorit di kota dan siswa di daerah-daerah pedalaman.

Arief berpendapat, dengan dijadikannya UN sebagai barometer kelulusan, ada beberapa persyaratan yang amat sangat mustahil dipenuhi oleh daerah. Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan pemetaan, bukan tetap melaksanakan UN.
"Kalau pemetaan, boleh menggunakan standar mutlak. Namun kalau ujian, itu harus menggunakan standar norma, yang akan memperhitungkan kekuatan masing-masing daerah," kata Arief kepadaKompas.com, Rabu (30/11/2011) di hotel JW Marriot, Jakarta.

Setelah pemetaan dilakukan, lanjut Arief, pemerintah akan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan di suatu daerah. Apakah metodologinya, gurunya, fasilitas, atau hal-hal lainnya.

"Untuk menggelar UN yang benar, jangan menggunakan standar mutlak, tetapi standar norma. Mutlak itu disamaratakan standar minimalnya. Namun jika standar norma, maka setiap daerah akan memiliki standar yang berbeda-beda," ujarnya.

Arief melihat, letak permasalahan UN selama ini terdapat pada sektor manajemen. Di antara seluruh permasalahan manajemen, titik krusial ada pada moral penyelenggara, pembuat soal, pencetak soal, yang mendistribusi, dan yang melaksanakan UN.

"Dalam jalur itu, ada sekian persen orang yang tidak jujur karena semua bisa dibeli oleh uang," ujarnya.

Ia menegaskan, yang harus diperbaiki bukanlah mengubah kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat (sentralisasi), melainkan lebih pada mencari sumber daya manusia yang bermoral untuk menjalankan seluruh rangkaian pelaksanaan UN tersebut.

"Bagi saya, sistem itu boleh-boleh saja. Namun, yang paling penting adalah mencari orang yang bermoral agar tidak goyah dengan uang dan menyebabkan kebocoran soal," kata Arief.

Sumber: edukasi.kompas.com