Institusi Pendidikan Harus Netral Sikapi Gesekan Antarnegara

28 Agustus 2009 Berita Pendidikan


"Institusi pendidikan merupakan suatu komunitas intelektual, yang akan selalu bertemu dengan sesama komunitas intelektual dari berbagai bangsa dalam berbagai forum sehingga sebaiknya tidak terpengaruh," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/8).

Ia mengatakan, sebuah perguruan tinggi merupakan salah satu komunitas intelektual yang akan selalu menjalin komunikasi dan kerja sama antarbangsa dengan institusi pendidikan luar negeri, misalnya, dalam melakukan riset bersama, lokakarya, atau konferensi.

"Karena itu, jangan sampai hubungan antarkomunitas intelektual yang sudah terjalin baik dengan negara-negara lain rusak, dengan menolak mahasiswa asal negara tertentu, misalnya Malaysia, untuk menimba ilmu," kata dia yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) tersebut.

Sebab, kata dia, apabila penolakan tersebut nantinya dibalas penolakan serupa dari perguruan tinggi di Malaysia akan sangat merugikan, terutama bagi para mahasiswa yang sebenarnya tidak ikut melakukan kesalahan, namun harus menanggung akibatnya.

"Terlebih lagi, masih banyak mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah menuntut ilmu di Malaysia, mereka pasti akan menanggung dampak yang merugikan dari sikap yang diambil tersebut," katanya.

Disinggung tentang langkah Universitas Diponegoro Semarang yang memutuskan untuk menolak mahasiswa Malaysia, ia mengatakan, Undip sebagai salah satu komunitas intelektual seharusnya tidak bersikap emosional seperti itu. "Karena, apa yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan mengklaim berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia, tidak berhubungan dengan tugas belajar para mahasiswa Malaysia di indonesia," kata pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) tersebut.

Menurut dia, sikap yang diambil Undip tersebut di satu sisi memang dapat dimaklumi karena merupakan sebuah perwujudan kepedulian terhadap aset bangsa yang dilecehkan Malaysia, namun sikap itu harus dibicarakan dalam Rapat Senat Undip terlebih dahulu.

Selain itu, kata dia, keputusan tersebut seharusnya juga dibicarakan dengan sesama komunitas intelektual (perguruan tinggi) lain di Indonesia, agar penyikapan terhadap kasus tersebut tidak terkesan sepihak dan hanya dilakukan Undip.

Ia menjelaskan, langkah yang diambil juga tidak perlu terlalu frontal dengan menolak mahasiswa Malaysia, tetapi dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah mahasiswa Malaysia yang akan belajar di Indonesia. "Saya pernah melakukan itu saat menjadi Rektor, ketika Malaysia menginginkan setiap tahun ada 20 mahasiswa yang belajar di Fakultas Kedokteran, namun lewat Rapat Senat Undip akhirnya dibatasi hanya menjadi dua orang per tahun," kata Eko Budihardjo. (Ant/OL-03)

sumber: MEDIAINDONESIA.com