Institusi Pendidikan dan Masyarakat Terbebani

31 Maret 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA, KOMPAS.com Kebijakan pemerintah menjadikan lembaga pendidikan sebagai badan hukum pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, memiliki landasan dan semangat yang mengkhianati konstitusi. Perubahan bentuk lembaga pendidikan menjadi badan hukum pendidikan justru membebani institusi pendidikan dan masyarakat untuk menanggung pendanaan pendidikan serta menutup akses yang merata pada pendidikan berkualitas bagi semua orang.

"Berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berharap Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Sesuai amanat konstitusi, tanggung jawab mencerdaskan bangsa ada pada negara," kata koordinator Koalisi Pendidikan, Lodi Paat, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/3/2010).

Ia menjelaskan, ketentuan dalam UU BHP itu akan menempatkan peserta didik bukan sebagai warga negara yang berhak mendapat pendidikan. Pasalnya, akses pendidikan akan terbuka luas untuk orang-orang yang memiliki duit serta sedikit anak miskin yang berprestasi.

"Anak-anak miskin yang prestasinya biasa-bisa saja tidak masuk dalam keharusan sekolah menerima minimal 20 persen siswa miskin untuk sekolah yang berkualitas baik. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai hak. Inilah arah pendidikan ke depan jika UU BHP diterapkan," kata Lodi.

Taufik Basari, kuasa hukum dari Koalisi Pendidikan, mengatakan, uji materi terhadap UU BHP itu untuk menempatkan landasan kebijakan nasional sesuai dengan konstitusi. Pendidikan itu harus terbuka bagi semua orang, apa pun kondisinya, bahkan didorong supaya setiap orang mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Taufik menggarisbawahi bahwa semangat UU BHP ini melepaskan tanggung jawab negara pada pembiayaan pendidikan. Beban pembiayaan pendidikan akan ditanggung lebih banyak oleh institusi pendidikan dan masyarakat. Adapun pemerintah sifatnya membantu. "Seharusnya, pemerintah yang punya peran utama untuk menjamin pembiayaan pendidikan selalu ada, sedangkan masyarakat mendukung," kata Taufik.

Menurut Taufik, kearifan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melihat UU BHP pada pasal-pasal yang sepertinya mengatur dengan tegas soal pendanaan pendidikan. "Yang perlu dilihat dan dicermati adalah semangat UU BHP ini membuat pendidikan bersifat komersial," ujar Taufik.

Jumono, selaku pemohon yang mewakili orangtua murid, mengatakan, masyarakat saat ini sudah dibebani biaya pendidikan yang tinggi. Akses pendidikan ke sekolah berkualitas terbatas, yakni hanya bagi orang-orang yang memiliki banyak uang.

Sakti Lazuardi dari Pusat Kajian dan Studi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengatakan, jika pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan otonomi yang luas pada institusi pendidikan, tidak mesti dengan menjadikan sebagai BHP yang memiliki konsekuensi kemandirian dalam pendanaan.

Tolak UU BHP

Secara terpisah, di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa. Mahasiswa yang tergabung dalam Front Universitas Negeri Makassar itu berhasil memaksa Kepala Bidang Pendidikan Dasar Abdullah Parewa untuk menandatangani surat penolakan UU BHP yang disertai meterai Rp 6.000.

"Saya tidak kuasa menolak karena mahasiswa yang datang sekitar 500 orang. Saya akhirnya bersedia tanda tangan untuk menghindari keributan, mengingat hanya lima polisi yang berjaga di Dinas Pendidikan saat itu," tutur Parewa. Namun, dia menolak saat mahasiswa ingin agar surat tersebut difaksimile ke sejumlah instansi negara.

Setelah menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan Sulsel, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel. Mereka menuntut pencabutan UU BHP karena dianggap tidak berpihak kepada mahasiswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan mewajibkan perguruan tinggi untuk mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan, peluang bagi warga tidak mampu akan tertutup. "UU BHP memperkecil peluang warga miskin untuk mendapat pendidikan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan konstitusi," kata seorang mahasiswa, Syafruddin.

sumber: kompas.com