Ikut UN Itu Hak, Bukan Kewajiban?

28 Januari 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA, KOMPAS.com Sebagai kebijakan yang juga keinginan menjadi pemerintah, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu sebetulnya bukan sebuah persoalan. Namun, ketika dipaksakan kepada siswa, kebijakan itu menjadi tidak fair, itulah masalahnya.

Demikian dikatakan oleh Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M Rosyid kepada Kompas.comdi Jakarta, Rabu (27/1/2010). "Siswa menjadi obyek bagi kebijakan itu, padahal sebaliknya, dilihat dari tujuan pendidikan siswa adalah subyek. Mereka konsumen pendidikan yang bahkan harus mengeluarkan biaya, tetapi tidak punya pilihan," ujar Daniel.

Untuk itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Cabang Muhammadiyah Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, ini memaparkan idenya untuk memberikan pilihan kepada para siswa untuk tidak mengikuti UN tahun 2010 ini. Bahkan, kata Daniel, SMA Muhammadiyah 2 Pucang, Jawa Timur, juga telah membuat kebijakan ini kepada para siswa, yaitu membebaskan siswa untuk memilih mengikuti UN atau tidak.

Daniel menuturkan, kebijakan tersebut dikeluarkan secara resmi oleh pihak sekolah dengan menerbitkan surat edaran (SE). Berdasarkan SE itu, siswa kelas XII ditawarkan untuk memilih mengikuti UN atau tidak.

"Kami berikan formulir untuk diisi dan dengan sepengetahuan orangtua siswa, supaya kalau ada masalah mereka bisa belajar dari kesalahan sebuah kebijakan. Sekolah pun sudah tidak punya tanggung jawab moral lagi," ujarnya.

Dia menambahkan, tawaran yang dibuatnya itu tidak ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait UN. Daniel bilang, hal tersebut dilihat dari sisi layanan publik.

"Bahwa masyarakat harus punya pilihan, mereka punya hak memilih, yaitu UN itu sesuai atau tidak dengan tujuannya sekolah. Kalau mau kuliah tentu membutuhkan, kalau tidak, semisal karena si siswa lebih memilih untuk kerja atau usaha, buat apa dia harus ikut UN?" tambahnya.

sumber: kompas.com