ICW: Aktor Utama Korupsi Dana BOS adalah Kepala Sekolah

1 September 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA - Sudah hampir lima tahun program BOS digulirkan, tapi tujuannya untuk menghilangkan hambatan bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan paling tidak pada tingkat Seklah Dasar (SD) dan Sekolah Memengah Pertama (SMP) atau sederajat masih belum tercapai. Penelitian yang dilakukan Indonesian Coruption Watch (ICW) selama 2006-2008 memperlihatkan bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biata, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan.

Menurut salah seorang peneliti ICW, Ade Irawan, setidaknya ada dua permasalahan yang membuat prtogram BOS tidak kunjung mempu menghilangkan biaya yang menghambat warga untuk memperoleh pelayanan pendidikan.

Pertama dari sisi alokasi dana yang disediakan masih jauh dari kebutuhan. Sebagai perbandingan, alokasi dana BOS tahun 2010 pdaa tingkat SDdi kota besar adalah sebesar Rp 400 ribu, sedangkan kebutuhan faktualnya adalah sebesar Rp1,8 juta. Hal yang sama berlaku pada tingkat SMP dan SMA.

Disamping kecilnya alokasi dana tersebut, dana BOS juga telah dikorupsi oleh instansi-instansi terkait. Lemahnya posisi tawar kepala sekolah ketika bergadapan dengan dinas menyebabkan mudahnya terjadi tindak korupsi.

Secara umum, tindak korupsi dana BOS terjadi pada tingkat sekolah dan tingkat dinas pendidikan (kecamatan maupun kabupaten). Secara umum aktor utama korupsi ditingkat sekolah adalah kepala sekolah, antara lain disebabkan berkah otonomi sekolah yang dirorong melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah yang membuat kekuasaan kepala sekolah makin membesar.

Di tingkat sekolah pola korupsi umumnya terbagi menjadi dua, yaitu manipulasi data mengenai dana penggunaan BOS. Dalam sejumlah kasus pihak sekolah tidak memasukan dana BOS sebagai salah satu pemasukan dalam Anggaran Pendapatan belanja Sekolah. Hal itu yang kahirnya digunakan sebagai dalih untuk meminta bebagai pungutan dari orang tua murid.

Pola penggelapan dana BOS juga terjadi di tingkat sekolah. Dapat saja sekolah mencantumkan dana tersebut dalam sejumlah anggaran kegiatan, namun pada kenyataannya tidak dilakukan.

Pada tingkat dinas pendidikan, potensi penyimpangan penggunaan dan BOS justru lebih besar, pasalnya kewenangan Dinas Pendidikan lebih tinggi dari pihak sekolah. WAlaupun dana tersebut disetorkan langsung dari pemerintah ke sekolahm tanpa melalui Dinas Pendidikan, dalam beberapa kasus ditemui bahwa dinas pendidikan menerima potongan dana tersebut yang dihitung persiswa.

Tak jarang dinas Pendidikan "memaksa" sekolah untuk membelanjakan dana BOS dengan membeli produk-produk dari Dinas Pendidikan. Salah satu produk yang biasa didagangkan adalah Lembar Kerja Siswa (LSK). Menurut salah seorang guru SD di Tanggerang, Banten, produk-produk yang ditawarkan oleh dinas Pendidikan di tempatnya mengajar kerap kali jauh lebih mahal dari harga normal.

"lebih tipis, dan kualitas kertas lebih jelek" tutur Salman pada konfrensi pers "Pola Korupsi dana BOS', di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (31/08/2010).

Selain penjualan produk, sejumlah hal lainnya kerap dijadikan dalih oleh dinas Pendidikan untuk ikut menikmati dana BOS tersebut.

Menurut Ade Irawan, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghentikan tindak korupsi tersebut, yaitu menambah anggaran dan lebih tegas terhadap dinas-dinas pendidikan yang bandel. "ini harus jalan seiring, tidak bisa diberikan dulu (dina pendidikan) terus ditambah (alokasi BOS)," ujar Ade.

Lebih lanjut Ade menjelaskan bahwa dalam kasus korupsi di dunia pendidikan, bukan cuma uang yang hilang, namun terlebih lagi adalah pendidikan antikorupsinya. Ade berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak lepas tangung jawab atas hal ini, karena tindak koripsi yang terjadi seputar dan BOs juga merupakan implikasi dari kebijakan yang kurang tepat.

"Kemendiknas (kementrian pendidikan nasional) seperti laki-laki tidak bertanggung jawab, lepas tangan, ketika kemendiknas lepas tangann dan dia menyuruh sekolah mengorupsi uang bos" pungkasnya.(*)

Sumber: tribun-timur.com