Hindari Penyimpangan BOS, SD Diminta Siapkan TU

11 September 2009 Berita Pendidikan


Mulai tahun 2010, seluruh Sekolah Dasar (SD) di Jawa Barat diminta menyediakan bagian tata usaha. Tujuannya, agar setiap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBD Provinsi Jabar dan APBN bisa dikelola dan dipartenggungjawabkan oleh Bagian TU.
Saat ini, BOS dari APBD provinsi dan APBN langsung dikelola oleh kepala sekolah. Tahun ini, seluruh sekolah di Jawa Barat (Jabar) mendapat jatah BOS dari APBD provinsi senilai Rp 597 miliar dan dari APBN Rp 696 miliar.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, ke depan, setiap SD harus sudah memiliki bagian TU. Dia menjelaskan, bagian TU justru yang akan mengelola admministrasi keuangan sekolah. ''Saat ini bagian TU baru dimiliki tingkat SMP dan SMA. Khusus urusan ketatausahaan di SD, masih ditangani oleh kepala sekolah,'' ujarnya usai membuka bazar Ramadhan di Gedung IBCC Bandung, Kamis (10/9).

Menurut Heryawan, instruksi mengenai penertiban administrasi keuangan sekolah merupakan salah satu solusi untuk menghindari penyalahgunaan dana BOS. Dia menyatakan, ke depannya, pengelolaan BOS di Jabar tidak boleh dikotori perbuatan korupsi. Bahkan, pihaknya berharap, Indonesian Corruption Watch (ICW) tidak lagi menyantumkan Jabar sebagai daerah yang pengelolaan dana BOS-nya sarat dengan korupsi. Hasil rilis ICW menunjukkan, sepanjang tahun 2004-2009 nilai korupsi pada proyek BOS mencapai sekitar Rp 243 miliar. Salah satu perbuatan korupsi itu berasal dari Jabar.

Masih dikatakan Heryawan, teknis distribusi dana BOS pun masih terganjal sistem administrasi keuangan daerah. Menurut dia, Depdagri belum mengizinkan BOS Provinsi Jabar langsung disalurkan ke masing-masing sekolah.
Berbeda dengan BOS dari APBN, sambung Heryawan, yang bisa langsung disalurkan ke sekolah bersangkutan. ''Tahun 2010, kami akan usulkan agar BOS provinsi juga bisa langsung disalurkan ke masing-masing sekolah,'' tambah dia.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, M Wachyudin Zarkasyi, menyebutkan, dana BOS itu akan disalurkaan untuk 5.268.892 siswa SD, SDLB, MI/Salafiah, 2.122.871 siswa SMP, SMPT, dan SMPLB/Salafiah, serta 1.083.821 siswa SMA, MA, dan SMK.

Wachyudin menyatakan, penerima dana BOS dari PBD Jabar terbesar adalah Kabupaten Bogor mencapai Rp 60,9 miliar, dan penerima terkecil adalah Kota Banjar sebesar Rp 3,4 miliar. ''Saat ini semua dana itu sudah disalurkan. Tahapan penyalurannya masuk dulu ke APBD kabupaten kota terkait, lalu ke sekolah,'' tegasnya. san/eye

Sumber: Republika Online (republika.co.id)