Berita Pendidikan
13 November 2009

Hibah Sarpras 183 Sekolah Dihentikan

Ratusan sekolah swasta di Surabaya nampaknya harus bersabar menanti kucuran dana hibah sarana prasarana(sarpras) dari Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Kucuran dana hibah sarpras gelombang kedua dihentikan sementara tanpa batas waktu. Sebabnya, pihak DPRD Surabaya campur tangan untuk melakukan evaluasi pengucuran dana hibah gelombang pertama. Kepala Dindik Surabaya Sahudi menuturkan, kucuran dana hibah sarpras gelombang kedua dihentikan. Bahkan, Sahudi tidak tahu sampai kapan penghentian itu dilakukan. Kami masih menunggu hasil evaluasi yang diminta dan dilakukan oleh Komisi C DPRD Surabaya. Untuk sementara dibatalkan, ujar Sahudi kemarin.

Padahal, dalam rencana pengucuran dana hibah sarpras gelombang kedua sudah ada 183 sekolah swasta mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA,dan SMK yang bakal menjadi penerima. Bahkan, Dindik juga sudah merancang pengucuran gelombang ketiga bagi 62 sekolah swasta. Sebelumnya, Dindik sudah mendistribusikan dana hibah itu bagi 328 sekolah swasta di Surabaya. Pejabat kelahiran Banyuwangi ini menambahkan, berdasar hasil hearing bersama Komisi C DPRD Surabaya disepakati dilakukannya evaluasi menyangkut persoalan mengapa bentuk bantuan hibah itu berupa uang dan bukannya barang.

Evaluasi juga akan menyinggung besaran dana hibah yang dikucurkan per sekolah. Evaluasi itu akan melibatkan stake holder terkait seperti Bagian Hukum,Dinas Tata Ruang, Bagian Keuangan serta Dinas Pendidikan dan Komisi C. Kita tunggu saja, paparnya. Sahudi menyatakan, guna melengkapi evaluasi Komisi C, pihaknya juga bakal menurunkan tim monitoring dan evaluasi (monev) hibah sarpras.Tim tersebut bakal diterjunkan Dinas mulai Senin depan. Sementara itu, Direktur Aliansi Tanggap Pendidikan (Atap), Isa Anshori menyayangkan ditundanya pengucuran dana hibah sarpras bagi sekolah swasta itu.

Menurutnya, keberadaan sekolah swasta merupakan mitra pemerintah yang harusnya diperlakukan sama. Selain itu, jika kucuran bantuan itu dihentikan akan menyulitkan sekolah swasta dalam mengembangkan diri.Imbasnya,para siswa sekolah swasta tidak bisa menikmati bantuan pemerintah yang bisa memperbaiki kualitas sarana prasarana belajar mengajar. Ini jelas merugikan siswa dan seluruh masyarakat. Seharusnya yang diperbaiki adalah manajemen pengucurannya dan bukannya malah menghentikan pengucuran bantuan itu, tegasnya.

Sementara itu, dalam hearing yang dilakukan komisi C DPRD Surabaya dengan Kadindik Sahudi dan Kabag Keuangan Pemkot Purwito memutuskan, dana bantuan hibah sarana dan pra sarana ditunda. Sebab, sesuai dengan pengalaman pencairan dana tahap pertama, banyak penyimpangan yang terjadi. Kami mengevaluasi banyak penyimpangan yang dilakukan dalam pencairan tahap pertama, kata ketua komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim. Alim menuturkan, dugaan penyimpangan yang berhasil dikantongi Dewan adalah salah sasaran dalam pemberian dana.

Selain itu, dalam pencairan dana hibah tahap pertama sebesar Rp 22 miliar, perencanaannya tidak melibatkan konsultan perencanaan, begitu juga dengan konsultan pengawas. Seharusnya,dalam mencairkan dana bernilai puluhan miliar, Dindik melibatkan konsultan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bukan hanya itu,Dewan juga mempersoalkan peran Dinas yang menandatangani perjanjian dengan sekolah-sekolah. Sebab, persoalan itu tidak lazim dilakukan. Perjanjian harus dilakukan Wali Kota, bukan Dinas.

Ini uang rakyat, semua harus jelas, ujar Alim. Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, Dewan tidak menghalang- halangi pencairan dana hibah untuk sekolah. Namun, semua pencairan harus dilakukan secara benar, sebab persoalan uang kalau tidak dilaksanakan dengan benar akan berakibat pada kasus hukum. Untuk itu, rapat komisi ini menegaskan penundaan pencairan dana hibah tahap kedua sebesar Rp11 miliar.

Kesepakatan yang dicapai, lanjut Alim, bukan hanya disetujui dalam komisi, tetapi semua akan dipertanggung jawabkan pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk ditelurkan rekomendasi secara khusus dari DPRD. Penolakan pencairan tahap kedua akan dibawa ke Banmus, kemudian dilanjutkan ke pemkot, ungkapnya. (aan haryono/ arief ardliyanto)

Sumber: Seputar-Indonesia.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris