Berita Pendidikan
23 Oktober 2009

Guru Swasta Pertanyakan Tunjangan Fungsional

Ribuan guru swasta di Kabupaten Langkat terus mempertanyakan tunjangan fungsional untuk anggaran tahun 2009 yang belum juga dibayarkan pemerintah. Padahal, segala sesuatu berkaitan dengan persyaratan penerimaan sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Kebiasaan pada setiap tahunnya, bantuan tunjangan fungsional yang sering disebut Bantuan Khusus Guru (BKG) sudah diterima sekitar bulan Juli, untuk periode 6 bulan pertama melalui BRI pada masing-masing kecamatan, dan periode kedua pada bulan puasa. Kenyataannya hingga kini BKG belum juga dikucurkan, ujar perwakilan guru swasta di Langkat M Siddiq Fahrizal SPd pada MedanBisnis di Stabat Rabu (14/10).
Siddiq yang didampingi para guru swasta lainnya, Leliana SPd dan Juhadi Harjo SPd mengatakan, besarnya BKG itu, perorangnya sebesar Rp 200.000 perbulan dan biasanya dikucurkan dua kali dalam setahun.

Bantuan untuk guru swasta (honorer) mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan sederajat ini bersumber dari APBN.
Kepada aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sangat diharapkan tanggap terhadap permasalahan guru tersebut. Pasalnya Dinas Pendidikan yang menerima surat edaran tentang usulan dan persyaratan BKG. Karena itu tak salah kalau Dinas Pendidikan yang harus bertanggungjawab mempertanyakan hal itu pada Dinas Propinsi berkaitan dengan belum keluarnya BKG, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Drs H Sulistiznto M Si yang berkonfirmasi MedanBisnis menyatakan bahwa dana BKG untuk guru swasta sudah ditransfer ke rekening masing-masing guru, akan tetapi sampai atau belumnya uang tersebut, pihaknya tidak mengetahui.

Labuhanbatu

Persoalan dana tunjangan fungsional guru juga mencuat di Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan di dareah ini masih banyak guru honorer dan guru swasta yang tidak pernah menerima tunjangan tersebut.
Saya mulai dari Rp100 ribu perbulan dan terakhir Rp250 ribu, tapi sekarang tidak dapat lagi. Saya tidak tahu pasti apa penyebabnya, tapi alasannya diganti dengan orang lain, ungkap Sabaedi Zalukhu, guru honor di SMPN 1 Kecamatan Bilah Barat.

Zalukhu didampingi beberapa rekannya yang saat itu ingin mengadukan nasibnya kepada DPRD Labuhanbatu, terkait belum diangkatnya sebagai PNS tersebut menambahkan, biasanya ia menerima setiap satu semesternya sebesar Rp 1,5 juta, namun belakangan tidak lagi.
Semester 1, di tahun ini tidak ada lagi, saya berharap di semester dua ini didaftarkan sebagai penerima tunjangan fungsional itu. Kami semua guru honor mengharapkannya guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, harap Zalukhu.

Sumber: medanbisnisonline.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris