Guru-Guru SD di Klaten Merasa Dilecehkan Disdik

19 Desember 2011 Berita Pendidikan


KLATEN Kepala UPTD Pendidikan Karangnongko, Isnaeini mengaku mendapatkan pesan singkat dari salah satu guru pengelola Bantuan Operasional Sekolah BOS di Klaten yang mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klateb telah memberikan pernyataaan palsu ke pada publik.

SMS yang masih disimpan dalam inbox hpnnya bertuliskan, Kepada Pak Isnaeni. Terkait berita JogSem, Sabtu (17/12) hal. 3 dan Espos hal IX tentang Dana BOS, Liestyowati (Kasubag Perencanaan Program pada Disdik Klaten) telah melakukan pembohongan publik dan melecehkan guru-guru SD di Klaten. Sumber daya manusia guru-guru dikatakan tidak miliki kemampuan kelola dana BOS, padahal faktanya tidak demikian. Justru yang tidak mampu kelola BOS adalag Dinas Kabupaten (Pendidikan) sendiri. Tinggal tranfer saja tidak becus, tapi malah salahkan orang lain.

Isnaeni menegaskan sebagai dasar pencairan ialah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) triwulan sebelumnya dan jumlah dari siswa SD tersebut. Hal tersebut telah dipenuhi oleh setiap SD namun Dinas Pendidikan tidak memberikan besaran dana BOS sesuai dengan jumlah siswa.

Sebagai dasar pencairan BOS itu adalah SPJ dan jumlah siswa. Syarat tersebut telah diberikan kepada kami selaku UPTD dan sudah lengkap. Kemudian kami melanjutkannya ke dinas pendidikan. Namun ternyara dari dinas tidak mentransfer utuh BOS di masaing-masing sekolah dengan alasan SPJ tidak sesuai dengan jumlah siswa, dan untuk mencairkan uang yang berada di rekening Pemkab tersebut membutuhkan SPJ sebelum dicairkan, jelasnya.

Padahal, yakin Isnaeni, dana BOS yang berasal dari Pemerintah Pusat tersebut, berada di rekening BOS Dinas Pendidikan. Keyakinannya didasari oleh pengembalian dana BOD di sekolah yang kelebihan ke rekening Dinas Pendidikan.

Yang kelebihan-kelebihan di UPTD saya ternyata dikembalikan ke rekening BOS Disdik, bukan Pemkab. Sehingga apa yang dikatakan Bu Lies jika dana berada di Pemkab itu salah besar. Memang untuk tahun ini dana BOS masuk dalam APBD namun hanya lewat saja, tegasnya.

Selain isi sms diatas, dibawahnya juga bertuliskan, Liestyowati telah lakukan pembohongan publik, apa yg dikatakan di koran tidak benar semua. Kasihan Kepala Dinas dibodohi anak buahnya. Dia hanya ingin melempar kesalahan dan tanggungjawab kepada orang lain (maaf Pak Is, saya guru pengelola BOS di Klaten).

Padahal kekurangan dan kelebihan transfer sudah terjadi di sejak triwulan pertama tahun ini. Namun saya dan guru-guru mencoba untuk menanti siapa tahu ada perbaikan di triwulan selanjutnya. Ternyata sampai di triwulan keempat, dana yang dibagikan per triwulan tersebut kekurangannnya bertambah, tegasnya.

Untuk SD-SD di Kecamatan Karangnongko, jumlah dana BOS yang telah ditransfer untuk triwulan tiga baru sebesar Rp 291.674.343 dari total Rp 317.103.350. Sehingga total dana yang belum ditransfer sebesar Rp 25.429.407. Kekurangann dan kelebihannya pun bervariasi. Hingga saat ini permasalahan kekurangan dan kelebihan transfer itu belum usai semua, Imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan pleh Kepala UPTD Pendidikan Ngawen, Sumatno. Dia menuturkan bahwa jumlah siswa-siswa sereiap SD yang telah diajukan ke dinas Pendidikan melalui UPTD telah sesuai dengan jumlahnya. Namun, uang yang ditransfer dari dinas tidak sesuai jumlahnya.

Memang ada kekurangan tapi sudah dipenuhi dengan ditransfer ke tiap rekening kepala sekolah. Pemasalahannya sudah selesai, semua sudah dipenuhi. Jado sudah tidak ada masalah lagi, tegasnya tanpa mau menyebutkan jumlah kekurangan dan kelebihan di sekolah-sekolah dalam uptdnya.

Sedangkan salah satu SD di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen mengalami kekekurangan BOS. Namun tanpa mau menyebutkan namannya, kepala sekolahnya mengatakan sekolahnya mengalami kekurangan Rp 1,25 juta. Kepala sekolah salah satu SD di Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen mengaku kelebihan Rp 9 juta yang sudah dikembalikan. Kami sudah mengirim data sesuai dengan siswa. Dan kelebihannya sudah kami kembalikan, tegas kepala sekolah sd mayungan itu.

Sementara itu, Kasubag Perencanaan Program pada Disdik Klaten, Liestyowati menyatakan melalui pesan singkat pada Kamis (16/12) lalu, bahwa Disdik belum melakukan pendataan total kekurangan yang belum dikirimkan oleh selirih SD si Klaten. Belum bisa menghitung bisa secara pasti. Soalnya data kelebihan dan kekurangan belum masuk semua, tegasnya.

Kekurangan dana BOS, lanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan ternyata ada sekolah yang tidak mampu membuat surat pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan uang persediaan (UP) atau jumlah murid. Jika sekolah ingin mendapatkan dana BOS sesuai dengan triwulan berikutnya maka SPj yang dibuat juga harus sesuai dengan Spj awal.

Ini yang kurang dipahami oleh kepala sekolah. Faktor sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi kemampuan dalam membuat Spj. Di sekolah SD mayoritas yang membuat Spj penggunaan dana BOS adalah guru yang juga mengajar. Sehingga saat mereka dikejar deadline, pembuatan SPj hanya sesuai dengan Spj sebelumnya, jelasnya.


Jumlah BOS untuk 752 SD negeri dan sederajat di Kabupaten Klaten mencapai Rp 43.180.499.000, sesuai dengan jumlah siswa yang menerima jatah BOS di 26 kecamatan. Masing-masing siswa mendapatkan jatah BOS senilai Rp 99.250.

Sumber: jateng.tribunnews.com