Guru Diliputi Rasa Takut

4 September 2009 Berita Pendidikan


Para guru swasta di Kota Medan diliputi rasa takut. Mereka yang mempermasalahkan pemotongan tunjangan fungsional khawatir dipecat pihak sekolah. Sementara itu, pemotongan terus berlangsung, tanpa ada langkah berarti dari dinas pendidikan.

Pemotongan terus terjadi. Namun, para guru takut melaporkannya. Saya mohon agar pemerintah memerhatikan persoalan ini, tutur Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga di Medan, Kamis (3/9).

Partomuan mengatakan, pihak sekolah secara langsung dan tidak langsung mengancam para guru untuk tidak mengungkap persoalan ini. Ancaman ini bisa berbuntut pada pemecatan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008. Sesuai dengan data PGSI, pada tahun 2008 tiga guru swasta bernama Christin Hutapea, Nelin Kristina, dan Renata Pasaribu dipecat oleh pihak sekolahnya masing-masing karena mempermasalahkan hal itu.

Kejadian serupa hampir terulang pada Januari 2009. Sebanyak 13 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dwiwarna, Medan, mengadukan persoalan ini secara terbuka. Tunjangan fungsional para guru dipotong pihak sekolah Rp 200.000 per orang. Pemotongan ini dilakukan karena untuk pengurusan administrasi sekolah ke Kantor Dinas Pendidikan Medan.

Selain itu, pemotongan juga dilakukan untuk kepentingan pegawai sekolah lain yang tidak mendapat tunjangan. PGSI Kota Medan lalu melakukan mediasi dengan pihak sekolah. Setelah negosiasi alot, pihak sekolah mengembalikan uang pungutan kepada masing-masing guru.

Kejadian itu tidak membuat pengelola sekolah swasta jera. Saat ini, sebuah sekolah swasta di Kecamatan Medan Sunggal bahkan memasang pengumuman pemotongan ini secara terbuka.

Guru yang menerima tunjangan fungsional mesti menyetorkan ke pihak sekolah masing- masing Rp 120.000, kata Partomuan, sambil menunjukkan nama sekolah tersebut.

Partomuan meminta Dinas Pendidikan Medan mengambil langkah tegas. Jika tidak, dia bersama seluruh anggota PGSI Medan akan mendatangi langsung Kantor Wali Kota atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan. Kami akan mengadu langsung, katanya.

Polemik mengenai tunjangan fungsional ini meresahkan banyak guru swasta, tidak terkecuali BS, salah satu guru swasta di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. (NDY)

Sumber: Kompas Cetak (kompas.com)