Guru di Perbatasan Mendapat Prioritas

9 Desember 2009 Berita Pendidikan


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 9.000 guru yang bertugas di daerah perbatasan negara akan mendapat prioritas dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan mereka. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di daerah perbatasan.

Sebenarnya pemerintah daerah setempat yang mesti berinisiatif memerhatikan kondisi guru-guru di daerah perbatasan. Namun, pemerintah pusat mendorong supaya perhatian itu segera dilakukan, kata Baedhowi, Direktur Jenderal Pendidik Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Selasa (8/12).

Baedhowi menjelaskan, perhatian untuk guru di daerah perbatasan itu, antara lain, berupa pemberian insentif khusus, perencanaan penempatan yang lebih baik, serta pelatihan-pelatihan kemampuan mengajar. Adapun status guru yang sangat beragam akan dilihat kasusnya di setiap daerah.

Guru non-PNS


Berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) guru non-PNS yang sedang disiapkan Depdiknas, hingga saat ini belum ada kemajuan. Padahal RPP tersebut, antara lain, juga mengatur status kepegawaian, pengangkatan dan semacam upah minimum regional (UPMR) khusus untuk guru yang lebih tinggi dari UMR buruh.

Kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta belum ada perkembangan luar biasa ujar Baedhowi. Sumarno, Sekretaris Persatuan Guru Swasta Provinsi Banten, mengatakan, jika guru sebagai ujung tombak pendidikan dibeda-bedakan, akan terjadi pula pembedaan pelayanan publik.

Jika buruh saja memiliki aturan yang jelas, mengapa guru swasta tidak? Itu pelecehan terhadap profesi guru yang diakui dalam UU Guru dan Dosen, kata dia.

Terkait perlindungan hukum, guru swasta rentan ancaman pemecatan. Bahkan secara subyektif, jika pimpinan sekolah atau yayasan tidak menyukai, guru gampang diberhentikan. Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, berharap pemerintah bersikap adil dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kualitas guru PNS dan non-PNS.

Mereka punya tanggung jawab yang sama untuk menyiapkan masa depan bangsa. Jangan diperlakukan diskriminatif, ujarnya.

Editor: latief
Sumber: Kompas Cetak