Galakkan Pendidikan Jurnalistik Sejak SMP

8 Desember 2009 Berita Pendidikan


Agar jangan terjebak dan tersangkut dengan masalah hukum, pendidikan jurnalistik perlu digalakkan sejak sekolah menengah pertama (SMP) hingga SMU. Sebab, belakangan marak warga masyarakat menulis di blog, facebook, twitter dan lain sebagainya. Sekarang sulit membedakan antara media pers atau bukan, seperti menulis di media perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan media serikat buruh.

Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja mengatakan hal itu dalam diskusi bertajuk "Peran Dewan Pers: Pertanggungjawaban Media dalam Praktiknya", Senin (7/12) di Gaedung Dewan Pers, Jakarta.

"Dengan pendidikan dan pengetahuan pers, masyarakat ke depan bisa berkomunikasi dengan cara yang benar, ada fakta dan tidak menggabungkannya dengan opini. Sudah ada contoh kasus warga yang dihukum pidana dan ganti rugi gara-gara tulisannya di surat pembaca. Dan yang kini disidang kasus Prita," katanya.

Atmakusumah menjelaskan, pemberitaan pers selama ini sering dilaporkan dengan sangkaan penistaan, fitnah, kabar bohong, dan pencemaran nama baik. Empat masalah ini harus jadi perhatian Dewan Pers. Di beberapa negara, masalah ini tak lagi menjadi wilayah hukum pidana, tapi perdata. Tak ada lagi hukum badan, tapi denda yang proporsional.

Di Indonesia, karena mencemarkan nama baik bisa dihukum ganti rugi hingga Rp1 miliar. Bahkan, Prita yang menulis di e-mail dijatuhi hukum ganti rugi hingga ratusan juta rupiah. Ganti rugi sebesar itu, jelas mana sanggup yang bersangkutan memikulnya.

Menurut pandangan seorang hakim, Andi, pengaduan terhadap pers harus dicermati penegak hukum, apa pelanggaran etika atau hukum? Berikan kesempatan Dewan Pers menyelesaikan pengaduan lebih dahulu. "Kalau sudah terlanjur dijadikan masalah hukum, jika itu hanya persoalan etika, jangan sungkan mengeluarkan SP3," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara mengatakan, pihaknya banyak menangani masalah sengketa pihak yang merasa dirugikan dengan pers. Hasil mediasi Dewan Pers menyebabkan sejumlah kasus tak berlanjut ke wilayah hukum. "Dewan Pers tak bosan-bosannya menanyakan, apa mereka yang berkasus itu mengerti dengan kode etik jurnalistik?" ujarnya. Jawaban yang banyak, mereka tidak mengerti.

Dalam buku yang diterbitkan oleh International Federation of Journalist (IFJ) dengan judul To Tell You the Truth, The Ethical Journalism Initiatifve yang diterbitkan pada tahun 2008 menyebutkan bahwa Dewan Pers di Indonesia bersama Dewan Pers Afrika Selatan, adalah contoh kelembagaan Dewan Pers yang baik dalam konteks bekerja untuk demokrasi.

Penemuan IFJ ini tentu memancing rasa ingin tahu lebih jauh, apakah memang keberadaan dan kerja Dewan Pers sudah begitu baiknya dirasakan oleh masyarakat bahkan negara, sehingga memperoleh nilai baik dari IFJ. "Temuan ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam kegiatan workshop Bali Forum: Media Accountability in Practise di Denpasar, Bali," jelas Leo Batubara.

Laporan wartawan KOMPAS Yurnaldi/Editor: wah

Sumber: Kompas.Com