Berita Pendidikan
18 Januari 2010

Gaji Guru Swasta Distandarkan

Pemerintah sedang menyusun aturan standardisasi kesejahteraan guru swasta.Aturan tersebut nantinya berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Status Guru Swasta.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal mengatakan, draf Rancangan PP tentang Status Guru Swasta hingga saat ini masih dalam penyusunan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas),Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Fasli tidak menjelaskan kapan draf ini selesai disusun, tetapi diharapkan RPP ini dapat segera dibahas DPR.Karena itu,dia meminta agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan jumlah guru swasta yang bekerja secara penuh, paruh waktu, standar gaji, serta mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Hal ini diperlukan karena sejak diberlakukan otonomi daerah, tanggung jawab guru swasta berada di tangan pemda. Karena yang tahu mengenai guru swasta itu adalah pemda. Ini terkait dengan otonomi daerah, jelas Fasli kepada harian Seputar Indonesia (SI) kemarin.

Mantan Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi (Dikti) Kemendiknas ini mengatakan, selama ini kebijakan pemerintah pusat hanya menangani pengelolaan guru bantu.Terutama terkait status mereka yang dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Adapun keberadaan guru swasta, ujar dia, selama ini berada dalam kewenangan pemda serta komite sekolah. Sekarang sedang kami upayakan.Penelaahan draf ini perlu waktu panjang,tandasnya. Menanggapi hal ini,Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, sudah waktunya pemerintah memperhatikan nasib guru-guru serta dosen swasta dan tidak hanya guru serta dosen negeri saja.Sebab,menurut dia, guru dan dosen swasta juga memiliki peran penting terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Marzuki mengatakan, tanggung jawab utama masalah pendidikan ada pada pihak yang berkecimpung langsung seperti jajaran menteri dan bawahannya. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu kan seorang presiden,jadi tidak tahu masalah detail ini.Yang bertanggung jawab adalah yang di bawah menteri seperti dirjen, direktur, dan kasubdit.Mereka yang harus memikirkan bagaimana peningkatan kesejahteraan guru swasta ini, paparnya. Politikus dari Partai Demokrat ini menyatakan, nasib guru swasta memang sangat memprihatinkan.Terutama dari sisi gaji yang diterima. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) harus benarbenar memperjuangkan mereka, tegasnya.

Namun,sebelum menata atau menstandarkan gaji dan kesejahteraan guru swasta, Marzuki meminta agar pemerintah, terutama PGRI menyusun data base yang benar. Khususnya terkait jumlah dan kualifikasi guru swasta. Sementara itu, Ketua PGRI Sulistyo mengatakan, perlakuan terhadap guru swasta dan guru wiyata bakti selama ini dinilai sangat diskriminatif.Menurut dia,banyak guru swasta dan wiyata bakti yang justru menerima gaji di bawah standar. Bahkan, ada yang menerima gaji di bawah upah buruh pabrik, tegasnya. Sulistyo juga menyatakan, PGRI sudah bertemu DPR untuk membahas masalah guru swasta dan wiyata bakti ini.

Kami meminta adanya edaran mengenai larangan guru negeri ditempatkan di sekolah swasta ataupun miskin. Guru-guru negeri di sekolah ini perlu dicabut,tandasnya. Perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru swasta selama ini memang sangat memprihatinkan.Selain gaji kecil, masih ada saja tindakan pemotongan tunjangan yang dilakukan secara semena-mena oleh pemda. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, misalnya, sekitar 13 guru wiyata bakti sekolah swasta yang tergabung dalam Forum Guru Sekolah Swasta (Forgusta) harus menggelar aksi mogok makan.Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para guru ini terhadap Pemkab Tegal yang berencana mengurangi tunjangan kesejahteraan atau insentif yang sudah mereka terima sejak 2006.

Tidak hanya guru swasta yang tidak terurus dengan baik. Sebab, hingga saat ini masih ada sekitar 10.000 guru bantu yang belum diangkat menjadi PNS. Sebanyak 6.800 guru bantu di antaranya berada di wilayah DKI Jakarta. Selain guru bantu, ada juga 9.000 guru yang bertugas di 139 kecamatan di pulau terdepan dan perbatasan Indonesia yang juga terlupakan nasibnya.

Rencananya, tahun ini semua guru bantu akan diangkat.Adapun untuk guru di perbatasan dan pulau, pemerintah sedang menyiapkan draf aturan khusus bagi peningkatan kesejahteraan mereka. (neneng zubaidah) Sumber: Seputar-Indonesia.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris