Berita Pendidikan
22 Februari 2010

Forum Guru: Pelaksanaan MBS di Sekolah

Perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tidak serta-merta mengubah kurikulum nasional. Kurikulum nasional tetap menjadi standar dalam merumuskan kompetensi siswa. Oleh karena itu, isi program harus disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan.
Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan satuan pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 51 Ayat (1), yakni pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/MBB).

Pada hakikatnya MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah). Juga memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha).

Manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efesiensi, efektivitas, dan kinerja sekolah dengan perlibatan dari semua pihak yang terkait.

Dalam pelaksanaan MBS masih mengalami berbagai permasalahan, yaitu terbatasnya pengetahuan dan pemahaman guru dan karyawan mengenai konsep MBS. Sehingga masih terdapat guru yang belum sepenuhnya menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning).

Selain itu, slogan sekolah gratis dan kebijakan mengenai pendidikan gratis memengaruhi dan mempersempit ruang gerak pelaksanaan MBS di sekolah. Masyarakat yang semula memiliki partisipasi tinggi dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah cenderung menurun.

Menghadapi persoalan tersebut, kepala sekolah beserta jajaran dan pihak terkait mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai strategi pemecahan masalah. Langkah tersebut; pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai konsep MBS terhadap pelaksanaannya di sekolah. Hal itu dilaksanakan dengan sosialisasi, workshop, penataran, seminar, dan kegiatan MGMP bagi guru dan karyawan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta.

Selain itu, memberikan peluang bagi guru dan karyawan mengikuti pelatihan khusus dengan model-model pembelajaran dan sistem evaluasi pendidikan. Sekolah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan sekolah gratis atau pendidikan gratis yang sebenarnya. Sehingga partisipasi masyarakat yang semula telah tinggi cendrung meningkat.

Selain itu, membuat dan mengajukan rancangan kebutuhan sekolah yang dicerminkan dalam RKS dan RAPBS kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, menjalin kerja sama dengan pihak donatur (instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat), dan mengembangkan kewirausahaan sekolah.

Berdasarkan uraian tesebut dapat disimpulkan pelaksanaan MBS akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah karena sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan. Sehingga, sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan MBS sudah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu: (1) keterbatasan pemahaman guru dan karyawan mengenai konsep MBS, (2) slogan sekolah gratis atau pendidikan gratis membatasi ruang gerak pelaksanaan MBS, dan (3) pendanaan sekolah.

Strategi pemecahan masalah dibuat sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan analisis potensi lingkungan (analisis SWOT) dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah, yaitu:

1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai konsep MBS terhadap pelaksanaannya di sekolah melalui:

a. Sosialisasi, workshop, penataran, seminar, dan kegiatan MGMP bagi guru dan karyawan di sekolah yang diadakan oleh pemerintah atau swasta.

b. Memberikan peluang bagi guru dan karyawan untuk mengikuti pelatihan khusus dengan model-model pembelajaran dan sistem evaluasi pendidikan. Selain itu juga, sekolah selalu memberikan kesempatan dan motivasi kepada guru dan karyawan untuk melanjutkan pendidikannya guna meningkatkan kompetensi serta mengembangkan potensi diri yang dimiliki.

Rekomendasi yang ditawarkan sebagai bentuk operasional pelaksanaan strategi pemecahan masalah di sekolah, yakni sekolah secara rutin, berkesinambungan, dan terkoordinasi secara konsisten terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai konsep MBS.

Sekolah harus memiliki komunikasi yang baik dan secara rutin, berkesinambungan, serta terkoordinasi melakukan sosialisasi. n S-2

-Haris Susanto (Kepala SMPN 29 Bandar Lampung) dan Glaedy Tri Sulianti (Staf Kasi SMA Dinas Pendidikan Bandar Lampung)-

Sumber: Lampungpost.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris