Dua SD Disiapkan Jadi Sekolah Internasional

22 Desember 2010 Berita Pendidikan


KUALAKAPUAS - Dinas Pendidikan Kapuas mencanangkan SDN 5 Selat Hilir dan SD Katolik Santo Paulus sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Program ini dicanangkan sejak 2011. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas masih menjadi kendala utama yang dihadapi pihak sekolah.

"Saat ini tenaga pengajar untuk pelajaran bahasa Inggris masih honor, begitu juga guru IT (informasi dan teknologi). Padahal kami sudah mengusulkan agar diberi guru PNS," ujar Kepala SDN 5 Selat Hilir Sri Aji, Selasa (21/12/2010).

Peningkatan sekolah dengan status RSBI ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program itu tidak hanya diberlakukan bagi SD, tapi juga pada tingkatan SMP dan SMA.

Sekolah yang memiliki status ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Namun seperti diakui Sri Aji, penguasaan bahasa ini juga menjadi kendala utama bagi para guru.

"Jangankan guru, saya yang kepala sekolah saja masih belepotan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mau maju dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk bisa meningkatkan kualitas dan sumber daya," katanya.

Tidak hanya mencapai status sekolah berstandar internasional. Di Kabupaten Kapuas, pencapaian predikat Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) juga masih sulit dicapai sebagian besar sekolah.

Sejak program SDSN diterapkan pada 2008, tercatat baru 10 SD yang meraih predikat tersebut yakni empat unit pada 2008 dan enam SD pada 2009. Kini pada 2010, 15 SD kembali akan mendapatkan predikat tersebut dari total 390 unit SD yang terdapat se-Kabupaten Kapuas.

Kasi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kapuas Sidik Widiantoro menyebut, masalah terbesar yang dihadapi sekolah sehingga tidak bisa memenuhi standar nasional itu karena belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

"Seperti pencapaian akreditasi B yang antara lain indikatornya sekolah memiliki fasilitas laboratorium, sanitasi, serta tenaga pengajar berkompeten," ujar Sidik.

Selain akreditasi B, sekolah bisa ditetapkan sebagai sekolah standar nasional juga dipersyaratkan memiliki minimal enam rombongan belajar, jumlah siswa paling sedikit 126 orang, dan luasan lahan mencapai 2.200 meter persegi.

"Ini yang sedang diupayakan agar sekolah memenuhi SDSN, sehingga peluang mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah melalui dana hibah pendidikan bisa diperoleh," kata Sidik.

Sumber: banjarmasinpost.co.id