Berita Pendidikan
7 Oktober 2009

Diskriminasi Tunjangan Profesi Guru Negeri-Swasta

Guru sekolah swasta boleh kecewa. Ini berkait dengan tunjangan profesi, sertifikasi guru swastan yang diterima selama ini hanya Rp 1,5 juta. Besaran tunjangan yang diterima ini jauh beda dengan guru negeri; jauh lebih besar dari itu.

Perbedaan besar tunjangan profesi - antara guru swasta ddengan negeri - ini, dianggap lumrah oleh Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 UNS Solo, Sajidan. Menurutnya, perbedaan ini disebabkan karena guru swasta belum memiliki aturan tentang jenjang karier golongan maupun kepangkatan.

Sajidan menungkapkan hal ini sebagai bentuk tanggapan atas keluhan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) PGKSI (Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia) Jateng di puncak Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.

Dikatakan, sertifikasi guru memang diperuntukkan bagi guru PNS, swasta, guru tetap yayasan, dan guru yang diangkat pemerintah daerah. Bagi seorang guru yang mengikuti sertifikasi harus mempunyai kriteria masa kerja minimal empat tahun, sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma (D-4).

Sedang bagi guru yang belum meraih S-1, tapi masa kerja mencapai 20 tahun, atau guru berusia 50 tahun, dan atau mencapai jenjang kepangkatan IV-A, bisa mengikuti sertifikasi. ''Jadi, struktur jenjang karier guru di sekolah negeri dan swasta berbeda,'' tambah Sajidan.

Ihwal besaran nilai tunjangan prfofesi yang dinilai diskriminatif bagi guru swasta, Sajidan menjelaskan, ini disebabkan belum adanya ketentuan gaji pokok disekolah swasta. Guru swasta, katanya, masih digaji berdasarkan jam mengajar disekolah.

Jadi, ketentuan sertifikasi, tunjangan profesi seorang guru diperoleh sebesar satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk nguru swasta sendiri belum jelas gaji pokoknya.

Ketua Pelaksana Harian Sertifikasi UNS Solo, Furqon Hidayatulloh, malah menyatakan, bila guru swasta menerima tunjangan profesi sebesar Rp 1,5 juta merupakan sebuah keberuntungan. ''Honor guru sawsta di Kota Solo saja tidak mencapai Rp 1 juta,'' tambahnya.

Tunjangan profesi guru swasta dengan guru PNS yang mengajar selama empat tahun, tambah dia, bisa jadi besarannya sama. Tapi, besaran tunjangan guru swasta jangan mencoba dibandingkan dengan guru negeri yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Nanti, bisa jadi pikiran berkembang menganggap tidak adil.

Furqon tak mengetahui persis kisaran besaran uang tunjangan profesi dari sertifikasi guru swasta. Untuk masalah quota dan berapa nilainya tunjangan profesi itu sudah menjadi kewenangan dinas (dinas pendidikan).

Sebagai solusi kedepann yang perlu dilakukan, menurut Furqon, sekolah swasta musti segera memperbaiki sistem manajemennya. Terutama menyangkut perbaikan pengadaan jenjang karier, atau kepangkatan konkret dan berstandar
nasional.''Saya berharap guru swasta dalam memberikan masukan berorientasi pada peningkatan mutu, termasuk menyangkut tunjangan kesejahteraannya''.

Disisi lain, Sajidan menyatakan, 38 persen peserta sertifikasi guru dari total 7.672 peserta di rayon 13 UNS Solo, tidak lolos. Mereka yang tidak lolos wajib menempuh pendidikan latihan profesi guru (PLPG).

Menurut Sajidan, PLPG wajib bagi guru yang tidak lolos sertifikasi. Panitia Rayon hanya bertanggung-jawab terhadap proses penilaian portofolio dan penyelenggaraan PLPG saja. PLPG dirancang dalam pelaksanaan selama 90 jam ditempuh selama sembilan hari. eds/pur

Sumber: Republika Online (republika.co.id)

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris