Disdikpora Didesak Petakan Kantong Siswa Miskin

1 September 2009 Berita Pendidikan


Jika Pemprov Bali serius ingin menggulirkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun guna melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mulai tahun anggaran 2010 mendatang, Disdikpora Provinsi Bali didesak secepatnya memetakan kantong-kantong siswa miskin di mana banyak lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK. Anggota DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. dan pengamat pendidikan Drs. I Made Gede Putra Wijaya, S.H., M. Si. mengatakan hal itu kepada Bali Post, Selasa (1/9).

Menurut Kariyasa Adnyana dan Putra Wijaya, secara logika Pemprov Bali memang sudah saatnya menggulirkan program Wajar 12 Tahun. Pertimbangannya, angka partisipasi kotor (APK) SMP di Bali saat ini sudah berada di atas 95 persen sehingga dinyatakan tuntas paripurna dalam penyelenggaraan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Kendati begitu, mereka mengingatkan Pemprov Bali agar mengkaji secara cermat dan matang rencana pengguliran program Wajar 12 Tahun itu. Khususnya, terkait kesiapan dana untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut.

Jangan sampai Pemprov Bali begitu menggebu-gebu menyelenggarakan program Wajar 12 Tahun, namun keberlanjutan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun justru terlantar karena konsentrasi pendanaan terfokus untuk menyukseskan program Wajar 12 Tahun tersebut, kata Kariyasa Adnyana yang dibenarkan oleh Putra Wijaya.

Pada tahun anggaran 2010 mendatang, keduanya meminta Pemprov Bali makin memantapkan penyelenggaraan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah anak usia SD dan SMP yang tercecer alias belum terlayani pendidikan dasarnya karena berbagai alasan. Sementara itu, program Wajar 12 Tahun diposisikan sebagai program rintisan. Artinya, sasaran program itu dititikberatkan kepada para lulusan SMP dari keluarga miskin. Mereka itulah yang wajib disubsidi biaya pendidikannya di jenjang SMA/SMK secara penuh oleh Pemprov Bali yang didukung pula oleh pembiayaan serupa dari pemkab/pemkot se-Bali.

Sementara itu, siswa-siswa dari keluarga mampu tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan di mana besaran biaya pendidikan tetap diawasi secara ketat oleh Disdikpora Pemprov Bali dan Disdikpora pemkab/pemkot se-Bali sehingga biaya pendidikan itu tetap realistis dan tidak memberatkan masyarakat. Yang terpenting lagi, subsidi pendidikan untuk mendukung program Wajar 12 Tahun itu tidak boleh hanya menyasar siswa-siswa miskin di SMA/SMK negeri semata. Siswa-siswa miskin yang tersebar di sekolah-sekolah swasta juga wajib diberikan fasilitas yang sama, tegas Putra Wijaya. (kmb13)

sumber: balipost.co.id