Di Masa Depan Tidak Akan Ada Ada Guru PNS Lagi?

14 Juli 2016 Berita Pendidikan


Dikarenakan jumlah PNS yang dirasakan terlalu banyak, makan Pemprov DKI berencana akan melakukan perampingan junlah PNS hingga separuh dari semua total jumlah PNS DKI.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, junlah PNS DKI saat ini sudah terlalu banyak. Dilanjutkannya lagi, junlah total semua PNS lebih dari 100 (seratus) ribu orang, sudah terlalu banyak. Terlebih pada saat ini, sudah ada bantuan dari tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).

Djarot mengatakan untuk mengantisipasi jumlah PNS DKI yang terlalu banyak, akan menggunakan sistem minus growth. Maksudnya adalah jika PNS sudah memasuki masa pensiun maka tidak akan diperpanjang. Jika sistem ini benar-benar diterapkan maka di masa depan baru akan dapat disesuaikan beban kerja dengan pegawai.

Pelaksanaan hal ini dilaksanakan mulai tahun ini sebanyak 41 persen dan akan dilanjutkan hingga tahun 2018 mendatang. Dilanjutkannya lagi, pengurangan jumlah pegawai PNS ada yang alamiah dan direkayasa dengan sistem. Untuk alamiah itu kan meninggal dunia dan pensiun. Kalau dengan sistem, mereka yang tidak sesuai dengan harapan kami akan kami dorong untuk pensiun dini.

Di lain tempat, Agus Suradika yang menjabat sebagai Kepala BKD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa rasionalisasi perampingan PNS akan dibagi berdasarkan zona. Jadi akan ada 4 pengelompokkan kuadran zona berdasarkan kinerja dan kualitas dari PNS.

Untuk kuadran zona pertama akan dikelompokkan berdasarkan pegawai yang mempunyai kinerja dan kompetensi yang baik, sehingga mempunyai kesempatan dilanjutkan menjadi PNS DKI.

Lalu ada Kuadran zona kedua yang merupakan kelompok pegawai yang memiliki kompetensi bagus tetapi kinerja rendah. Sedangkan kuadran zona ketiga adalah kelompok pegawai yang mempunyai kompetensi rendah tetapi kinerja bagus. PNS yang masuk dua kelompok ini akan ikut dalam pendidikan dan latihan (diklat).

Kuadran zona tiga adalah kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja buruk. PNS yang masuk zona ini akan segera diminta pensiun muda. Kemudian untuk tenaga fungsional, seperti guru honorer akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Nantinya dalam penerimaan tenaga kerja fungsional di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti guru, dokter, perawat tidak akan diangkat menjadi PNS melainkan P3K.

(Dikutip dari berbagai sumber)