Dewan Menyoal Dana Pendidikan Rp 867 M

4 November 2009 Berita Pendidikan


SURABAYA - Anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diplot Pemkot Surabaya dalam APBD tahun 2010 mendapat sorotan dari kalangan DPRD setempat. Dewan menilai anggaran pendidikan sebesar Rp 867,5 miliar itu tidak ada 20 persen, karena juga dialokasikan untuk pos lainnya.

Salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha mengatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen ternyata tidak terpenuhi. ''Hal ini karena ada yang dialokasikan untuk pos nonpendidikan,'' cetus Masduki di Surabaya, Rabu (4/11).

Masduki memaparkan, anggaran sebesar itu memang tidak seluruhnya diplot untuk pos pendidikan, sehingga tidak memenuhi 20 persen dari total APBD tahun 2010 yang mencapai Rp 3,8 triliun. Alokasi anggaran pendidikan, terang Masduki, diplot untuk anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. ''Jadi tidak diakumulasikan secara utuh di satu satuan,'' jelas Masduki.

Dalam Rancangan APBD (RPABD) tahun 2010, ungkap Masduki, belanja tidak langsung mencapai Rp 545,3 millar, sementara anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp 322,2 miliar. ''Dengan melihat kenyataan itu maka anggaran untuk pendidikan tidak memenuhi angka 20 persen,'' tandas Masduki.

Dari hitungan yang ada, urai legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tentunya anggaran pendidikan hanya mencapai 18 persen. Hal tersebut, ujar Masduki, karena anggaran yang diplot untuk pendidikan tidak sepenuhnya untuk pos pendidikan. Di antaranya ada dua instansi yang menggunakan dana anggaran itu, yakni Dinas Cipta Karya dan Dinas Tata Ruang pemkot Surabaya.

Terkait dengan itu, Masduki menegaskan bahwa dua instansi tersebut sebenarnya tidak menggunakan anggaran yang masuk pos pendidikan, sehingga terget 20 persen untuk anggaran pendidikan bisa terpenuhi. ''Dua instasi itu tidak bisa dimasukkan dalam anggaran pendidikan,'' tukas Masduki.

Masduki memberikan gambaran di Bagian Perlengkapan, yang memang melakukan pengadaan sarana pendidikan seperti pengadaan bangku, komputer, dan lainnya. Namun, jelas Masduki, untuk Dinas Cipta Karya yang melakukan pembangunan fisik (gedung) sekolah tidak bisa dimasukkan dalam anggaran pendidikan. afa/ahi

Sumber: republika.co.id