DBK Khusus Pendidikan Cair

9 September 2009 Berita Pendidikan


Dana bantuan keuangan (DBK) khusus Pemprov Sumsel untuk pendidikan Rp 95,3 miliar sudah dapat dicairkan.Namun,bagi kabupaten/kota yang belum mengirimkan proposal hingga Desember,dana hibah tersebut hangus.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Hj Evie Diana Irawaty mengatakan, saat ini hampir semua kabupaten/kota sudah proaktif terhadap pembagian dana hibah yang masuk dalam pos bantuan keuangan khusus sebesar Rp95,3 Miliar tersebut.

Hanya, Kabupaten Muara Enim hingga saat ini belum mengirimkan proposalnya untuk pencairan dana. Mungkin mereka saat ini masih memprosesnya karena daerahnya masih dalam proses pergantian kepemimpinan, ujarnya kemarin. Evi mengatakan,alokasi bantuan dana sebesar Rp95 miliar tersebut untuk rehabilitasi SD/MI/ SMP/MTs 15 kabupaten/kota sebesar Rp62 miliar, pembangunan gedung sekolah Rp20,7 miliar, dan pembangunan sarana prasarana SMA/SMK Rp12,6 miliar.

Pencairan dana, lanjut dia berdasarkan SK Gubernur No 397/KPTS/6/2009 tertanggal 20 Mei 2009 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota secara Khusus pada APBD 2009. Dasarnya evaluasi Mendagri dari Permendagri No 13/2006 tentang Hibah yang intinya dapat dilaksanakan, tetapi sistemnya keuangannya harus diperbaiki, ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut,Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel akhirnya mengeluarkan Surat Edaran No 420/642/Sekre. Disdik. SS.2009 tertanggal 17 Juli 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan. Isinya Pemprov Sumsel akan menyalurkan bantuan keuangan khusus ke Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dananya,mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pe-rtang-gungjawabannya, tuturnya.

Kasubag program Budiyono menambahkan,Disdik telah melakukan sosialisasi semua aturan ini kepada semua kabupaten/kota, termasuk mengingatkan agar dalam proses pelaksanaan selalu merujuk Kepmen 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk Permendagri No 13/2009.

Selanjutnya, pemprov hanya menerima laporan akhir dari kabupaten/kota dan memonitoring, apakah dalam pelaksanaanya sesuai proposal saat pengajuan bantuan ke provinsi. Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel H Syaiful Islam membenarkan, dana bantuan keuangan khusus sudah dapat dicairkan tahun ini.

Sebelumnya disebut dana hibah. Karena sudah mendesak, semua dana dapat terserap tahun ini seperti pembangunan gedung sekolah baru,rehabilitasi ruangan, dan lainnya,pungkasnya. (muhlis)

Sumber: Seputar-Indonesia.Com