Dana UN Belum Cair

22 Maret 2010 Berita Pendidikan


Dana ujian nasional dari pemerintah pusat sudah dicairkan ke Pemerintah Provinsi Sumsel, tetapi dana tersebut belum diterima sekolah. Untuk itu, dinas pendidikan kabupaten/kota diminta secepatnya mentransfer dana tersebut ke sekolah.

Kami meminta Dinas Pendidikan kabupaten/kota segera mentransfer dana UN ke sekolah. Uang itu sangat dibutuhkan bagi kelancaran UN, kata Sekretaris UN Dinas Pendidikan Sumsel Iryanto, Minggu (21/3).

Menurut Iryanto, besarnya dana UN bagi setiap siswa adalah Rp 24.000 untuk siswa SMP dan SMK serta Rp 25.000 untuk siswa SMA. Total dana dari pemerintah pusat untuk Sumsel mencapai Rp 11,8 miliar. Dana tersebut untuk biaya pengawasan UN, penulisan ijazah, dan pencetakan naskah.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Sumsel akan mentransfer dana UN tersebut ke dinas pendidikan kabupaten/kota pada hari Senin (22/3). Hal itu disebabkan dana UN dari pemerintah pusat baru ditransfer ke Pemerintah Provinsi Sumsel hari Kamis-Jumat.

Dinas Pendidikan Sumsel tidak mentransfer dana UN langsung ke sekolah karena memperpanjang prosedur. Karena itu, Dinas Pendidikan Sumsel mentransfer dana UN ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

Meskipun dana UN belum diterima pihak sekolah, menurut Iriyanto, belum ada laporan mengenai sekolah di Sumsel yang memungut dana dari siswa.

UN SMA, MA, dan SMK akan dilaksanakan pada 22-24 Maret. Jumlah peserta UN SMA di Sumsel sebanyak 53.491 orang, MA sebanyak 6.967 orang, dan SMK sebanyak 17.022 orang.

Distribusi soal

Tentang materi ujian, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengungkapkan, distribusi soal UN SMA dipastikan tiba di sekolah paling lambat hari Senin pukul 05.00 pagi. Bahkan, kekurangan naskah yang terjadi di Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Lubuk Linggau sudah dikirim pada hari Minggu pukul 09.00.

Widodo menuturkan, naskah soal UN sejak dari pencetakan sampai distribusi ke daerah diawasi secara ketat dan dikawal polisi selama 24 jam. Pengawasan juga melibatkan pengawas independen dari Unsri.

Widodo mengutarakan, pengawas independen tahun ini bisa masuk ke kelas apabila mencurigai ada kecurangan. Tahun lalu, pengawas independen tidak boleh masuk ke dalam kelas.

Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi seperti telepon seluler ke dalam kelas karena kecurangan berawal dari situ, kata Widodo.

Pengawas independen

Ketua Panitia Pengawas UN Sumsel Zulkifli Dahlan mengutarakan, jumlah pengawas independen dari Unsri sebanyak 504 orang yang disebar di setiap sekolah di semua kabupaten/kota.

Untuk kelas yang siswanya kurang dari 15 orang, jumlah pengawasnya satu orang. Sedangkan kelas yang jumlah siswanya lebih dari 15 orang, pengawasnya dua orang, ujar Zulkifli.

Selain pengawas independen di sekolah, juga terdapat pengawas independen di kabupaten/ kota yang jumlahnya 3 orang hingga 8 orang.

Zulkifli mengatakan, pengawas akan mencatat nomor peserta UN yang diduga berbuat curang. Lalu dicatat dalam berita acara UN. Peserta yang dicurigai berbuat curang tidak langsung dikeluarkan dari kelas. (WAD)

Sumber: Kompas Cetak (kompas.com)