BKKBN Gandeng Polri untuk Sukseskan Program KB

28 Desember 2010 Berita Pendidikan


INDRAMAYU-MICOM: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mempercepat revitalisasi program KB nasional.

Melalui kegiatan Crash Program Terpadu Kemitraan BKKBN-Polri, Polri memberikan pelayanan KB kepada personel dan masyarakat.

Dengan melibatkan jajaran Polri, diharapkan program KB bisa tercapai.

Plt Direktur Jaminan dan Pelayanan KB BKKBN Setia Edi mengatakan BKKBN dan Polri telah memberikan pelayanan di 43 Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh Tanah Air. Selain itu, pelayanan KB terutama suntik dan pil KB juga diberikan di 247 poliklinik yang berada di Polres-Polres.

"Tenaga Babinkamtibnas cukup efektif untuk melakukan sosialisasi KB kepada masyarakat," kata Setia saat melakukan observasi lapangan di RS Bhayangkara Indramayu, Selasa (21/12).

Dalam acara itu Bupati Indramayu Anna Soepanah, Kepala BBKN Jawa Barat Rukman Heriyana, dan Kepala RS Bhayangkara Indramayu Asep Hendradiana turut hadir.

Ia mengatakan, poliklinik di lingkungan Polri sangat potensial dalam memberikan pelayanan KB, serta dapat menjadi tempat pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan di sekitarnya.

"Jawa Barat merupakan kunci dari pencapaian KB, karena itu perlu melibatkan seluruh jajaran masyarakat," ujar Setia.

Dalam kesempatan yang sama, Setia Edi memberikan bantuan IUD Kit senilai Rp600 juta kepada RS Bhayangkara Indramayu.

Meski telat melibatkan sejumlah pihak, Anna mengakui program KB di kabupaten yang dipimpinnya belum optimal.

"Masih banyak ibu-ibu yang punya anak lebih dari tiga, bahkan ada yang delapan sampai sepuluh anak. Ini tandanya KB belum optimal, belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah," kata Anna.

Ia mengatakan program tersebut belum optimal karena kurangnya dana untuk menggerakkan program KB. Karena itu, dia mengharapkan dukungan dana dari BKKBN dan pemerintah pusat untuk memajukan program KB.

Menanggapi hal ini, Rukman Hariyana pun mengamini anggaran KB memang kurang. Baru pada 2008, program KB kembali digiatkan.

"Untuk 2011, program KB di Jawa Barat anggarannya Rp96 miliar, itu belum termasuk alat KB-nya karena disediakan gratis oleh BKKBN," kata Rukman.

Setia Edi menambahkan, anggaran KB tahun depan memang meningkat dua kali lipat dibanding tahun ini. Anggaran tahun depan mencapai Rp2,4 triliun, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan 7,2 juta akseptor.

"Dengan anggaran sebesar itu, kita harapkan jumlah angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) turun dari 2,3 menjadi 2,1. Juga diharapkan perserta KB mencakup 65 persen dari total pasangan usia subur," ujar Setia Edi. (*/OL-10)

Sumber: www.mediaindonesia.com