Bersama Pemerintah, Kini Masyarakat Ikut Andil dalam Gerakan Pendidikan di Indonesia

3 Maret 2015 Berita Pendidikan


Dewasa ini, pendidikan Indonesia menjadi sorotan khusus masyarakat negeri. Carut marut pendidikan di Indonesia harusnya segera berakhir. Maka dari itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen melibatkan publik dalam gerakan pendidikan guna memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan nasional. Karena bagaimanapun, pendidikan merupakan dasar dari kemajuan suatu bangsa.

"Dari awal kita sudah garis bawahi bahwa ini sebagai sebuah gerakan. Makanya ke depan kita mau dorong terus gerakan ini agar pendidikan nasional semakin kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta.

Dalam acara yang digelar di Jakarta besama gabungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) , Anies mengatakan bahwa pelibatan publik adalah keniscayaan dalam kerangka pendidikan sebagai sebuah gerakan.

Terdapat 3 strategi dalam membangun pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang segera terwujud apabila dilakukan dengan sinergi pemerintah dan masyarakat yang kuat:

Pertama, menguatkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni guru, siswa, orangtua, dan kepala sekolah untuk membentuk ekosistem yang sehat dan kuat. Kedua, mempercepat peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dan ketiga, mengembangkan efektivitas birokrasi pendidikan melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

"Kami mempunyai banyak sumber daya akan tetapi mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaan program-program baik dalam tata aturan maupun tata kelola. Di sisi lain, publik, masyarakat memiliki kebebasan dan kreativitas yang begitu luas dalam turut mengembangkan pendidikan," jelas Anies.

Febri Hendri , selaku Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan mengapresiasi upaya pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan nasional.

Hal tersebut menurut dia, keikutansertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah selayaknya dilakukan. Karena dengan keikutsertaan masyarakat, kebijakan yang diambil nanti akan sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Oleh: Faqih F
(Dikutip dari berbagai sumber)