Berita Pendidikan
30 Desember 2009

Benahi Mutu Pendidikan UMG, Menguntungkan atau Merugikan?

Upah Minimum Guru (UMG) merupakan salah satu bentuk program Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diharapkan mampu memerbaiki nasib guru, khususnya guru tidak tetap atau guru swasta yang gajinya tidak rasional.

Sayangnya, program ini baru terpikirkan dan mencuat di penghujung tahun. Itupun setelah Dinas Pendidikan menerima berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak. Nantinya, UMG ini ditekadkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya wajib dilaksanakan dan dilakukan seluruh pengelola pendidikan.

Namun, saat ini UMG masih dibalut dalam sebuah draft. Itupun masih jauh dari kesempurnaan. Padahal, jika program ini resmi digedok, per guru akan mendapat gaji minimal Rp 1,1 juta per bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi, ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa (29/12), mengatakan, awal pekan ini pihaknya sudah bertemu dengan Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan menyampaikan draft UMG yang sudah dipersiapkan. Pak Walikota menanggapinya positif dan memberikan apresiasinya, ujarnya.

Hanya saja setelah dipelajari beberapa saat oleh Bambang, lanjut Sahudi, ada beberapa poin yang harus dipikirkan kembali, bahkan kalau perlu diubah. Semisal dalam draft awal disebutkan, salah satu syarat guru penerima UMG adalah guru yang mengajarnya minimal 24 jam pelajaran. Di sini Pak Wali mengusulkan agar tidak dibatasi jamnya. Karena Pak Wali yakin jika sekolah menerima guru itu, ia sudah dianggap mampu. Maka sekarang ini draft masih dalam tahap penyempurnaan berikutnya, terang Sahudi.

Dari pertemuan itu terungkap, walikota minta agar program ini bisa direalisasikan maksimal pada Mei 2010. Dengan waktu yang kurang dari lima bulan ini, tentu saja Dinas Pendidikan harus bertindak cepat dengan segera menyempurnakan kekurangan seperti yang diusulkan walikota.

Bagaimana tanggapan DPRD Surabaya, khususnya Komisi D yang kebetulan menangani bidang pendidikan? Ketua Komisi D, Baktiono masih menganggap Dinas Pendidikan terlalu lambat dan terkesan malas. Pernyataan ini disampaikan karena dia kecewa Dinas Pendidikan tidak segera menyerahkan draft UMG itu ke legislatif. Tidak hanya draft UMG saja sebenarnya. Dari dulu, bahkan periode DPRD lalu, kami sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera memerhatikan nasib guru terutama guru yang gajinya tidak mencapai Upah Minimum Kota (UMK). Tapi sampai sekarang draft itu belum masuk ke meja dewan, tukasnya.

Tokoh PDIP tersebut menilai, guru adalah seorang yang paling berjasa dan sangat banyak menelorkan orang-orang sukses. Karenanya wajar jika ia prihatin terhadap nasib guru yang tak kunjung membaik kesejahteraannya. Ia juga mengaku sering dicurhati guru karena capaian kesejahteraan yang jauh dari nalar dan pikiran. Bayangkan, guru SD Negeri yang tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS) gajinya hanya Rp 400 ribu per bulan. Inikan sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan, terangnya.

Dalam draft UMG yang sudah dibuat Dinas Pendidikan dan disodorkan ke Walikota Bambang DH, ditulis bahwa tujuan UMG di antaranya memberi pedoman dalam penggajian guru tidak tetap di Surabaya, membuat ketentuan upah minimal yang harus diterima guru tidak tetap, memotivasi guru agar lebih profesional dalam menjalankan tugas, meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya, memberi kesejahteraan guru di Surabaya dan agar guru bisa menikmati hidup dalam kategori layak.

Di dalam draft itu juga dituliskan teori yang melandasinya. Disebutkan kinerja pegawai akan lebih produktif apabila dibarengi dengan motivasi kerja yang tinggi. Salah satu motivasi kerja adalah adanya kesejahteraan pegawai yang mampu memenuhi kebutuhan pegawai untuk diri dan keluarganya. Karena itu, memerhatikan kesejahteraan pegawai menjadi indikator motivasi kerja pegawai yang selanjutnya akan bisa memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja pegawai dan guru sebagai bagian dari pegawai, maka perhatian terhadap kesejahteraan dalam bentuk gaji guru dan kejelasan status yang memadai akan memberi motivasi kerja yang selanjutnya besar kemungkinan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja guru.

Namun, tidak selamanya guru akan menerima UMG. Pasalnya, pihak sekolah bisa saja memutus kontrak kerja kepada guru apabila kontrak berakhir dan tidak diperpanjang. Selain itu, sekolah bisa mem-PHK guru jika tidak menaati poin-poin atau aturan yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Kemudian, kontrak kerja akan terputus otomatis jika guru yang bersangkutan mengundurkan diri, sakit yang kecil kemungkinan sembuhnya dan meninggal dunia.

Namun, guru yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena kasus indisipliner atau kasus mokong dan melanggar kontrak, akan mendapat pesangon sebesar 5 kali gaji pokok guru yang bersangkutan. Di samping itu, guru yang masa kerjanya sudah lebih dari dua tahun dan diberhentikan kontraknya karena terjadi sesuatu hal seperti kondisi alam, manajemen atau sosial, juga akan mendapatkan pesangon serupa.

Rugikan secara moril

Kendati UMG sudah disiapkan dan dimatangkan, namun tidak semuanya setuju dan sepakat adanya program ini. Pengamat Pendidikan Jawa Timur sekaligus Penasihat Dewan Pendidikan Jatim Dr Daniel Rosyid mengaku menyayangkan dengan adanya rencana Perda UMG. Dijelaskannya, program ini dikhwatirkan akan mengubah pandangan guru sebagai tenaga profesional. Kalau guru diberi gaji berupa upah, maka apa bedanya dengan buruh. Ingat, guru adalah sebuah profesi yang dimiliki oleh orang-orang profesional, ujarnya.

Dijelaskan, dengan rencana Perda UMG ini, diharapkan guru jangan sampai menjebakkan diri dalam profesi buruh karena itu dianggap sangat keliru. Menurut dia, guru itu merupakan profesi yang tidak boleh diperlalukan seperti karyawan biasa. Jujur, I am not happy dan ini sebetulnya agak menghina profesi guru, ucap dosen ITS itu.

Hanya saja, program ini ada karena dianggap pemerintah telah mengabaikan profesi guru selama beberapa tahun terakhir. Daniel meminta saat inilah kesempatan bagi guru untuk bangkit dan tidak boleh bermalas-malasan seperti sekarang dan bergantung pada pemerintah. Guru itu ada undang-undangnya dan itu adalah sebuah keuntungan. Saya rasa salah sasaran dan menghilangkan ruh sebuah profesi. Memang secara finansial guru diuntungkan, namun secara moral guru dirugikan. Saya harap pemikiran itu ditinjau lagi, jelasnya. Malah, harapan saya akan ada Perda yang mengatur pembangunan dan memperkuat budaya mutu di sekolah serta bagaimana meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik, tambah pria yang sempat menjabat Pembantu Rektor ITS tersebut.

Pardoyo SH, salah satu guru di sekolah swasta Surabaya sependapat dengan apa yang dikatakan Daniel. Menurut dia, profesi guru adalah sangat mulia dan tak tergantikan oleh apapun. Memang secara materi guru tidak dirugikan. Tapi konotasi upah adalah buruh yang merupakan pekerja atau karyawan biasa. Berbeda dengan guru yang merupakan sebuah pekerjaan profesi. Sehingga secara moril guru itu sangat dirugikan, tukas guru SD kelas VI itu.

Sahudi menepis penilaian itu. Kata dia, justru dengan adanya Perda UMG inilah, nantinya para guru akan lebih profesional dalam mengajar dan menambah kesejahteraan. Kan bisa menambah motivasi guru dengan gaji yang cukup. Apalagi inikan hanya minimal saja. Kalau gajinya di atas Rp 1,1 juta, itu lebih baik, paparnya. Sumber: surabayapost.co.id

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris