Badan Hukum Pendidikan Dinilai Memutus Akses Masyarakat Miskin

4 September 2009 Berita Pendidikan


Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan memutus akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

"Undang-undang ini hanya memfasilitasi kelompok kaya dan pintar, tapi tidak mempedulikan kelompok miskin dan bodoh," kata Darmaningtyas, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Kamis (3/9).

Menurut dia, anak-anak dari kelompok masyarakat yang miskin, misalnya sopir angkot, tidak akan mampu mengenyam pendidikan di sekolah yang berkualitas. Dengan berstatus badan hukum pendidikan, maka biaya di perguruan tinggi tidak terjangkau kelompok miskin tersebut. "Orang kaya dan bodoh malah dapat masuk perguruan tinggi favorit dengan membayar," kata dia.

Darmaningtyas memberikan keterangan sebagai ahli uji materi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Permohonan itu diajukan tiga pemohon, antara lain Aminuddin Ma'ruf, Sandi Sahrinnurahman, dan Yura Pratama Yudistira.

Mereka meminta beberapa ayat dalam Pasal 41, Pasal 46, dan Pasal 57 huruf b dan c dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Pasal tersebut antara lain mengatur mahasiswa harus menanggung sepertiga biaya pendidikan. Akibatnya biaya pendidikan sangat mahal. Tanggungan biaya ini akan memberatkan anak-anak dari keluarga miskin.

Soedijarto, ahli yang diajukan pemohon, mengatakan di beberapa negara, misalnya Jerman dan negara-negara Skandinavia, seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. "Kuliah sampai doktor gratis," kata Soedijarto dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, ada beberapa negara yang membebankan sebagian biaya pendikan pada mahasiswa. Namun, biaya yang dibebankan tersebut sangat kecil. "Di Belanda hanya dibebani empat persen," ujarnya. Dia menilai ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi.

Dia menilai dengan ketentuan itu pemerintah ingin melepaskan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Padahal, lanjut Soedijarto, anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi di Indonesia hanya 0,27 persen dari produk domestik bruto. Di Malaysia, anggarannya mencapai 2,2 persen.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan tidak semua sekolah negeri langsung berstatus badan hukum pendidikan. ""Ada sedikit dilema, tidak semua bisa diberikan otonomi. Hanya yang mampu saja dengan akreditasi A dan standar nasional pendidikan," kata Bambang Sudibyo.

Dia mengatakan tujuan pembentukan undang-undang tersebut untuk memberikan kebebasan terhadap badan pendidikan dan merupakan proses demokratisasi pendidikan. "Maksud kami sangat luhur, memberi dosis kebebasan yang memadai dan cukup terhadap badan pendidikan. Kami beri kepercayaan mampu mengelola mengurus diri sendiri," katanya. SUTARTO

Sumber: Tempointeraktif.Com