Berita Pendidikan
6 April 2010

Badan Hukum Pendidikan Akan Berubah Baju

Setelah dikabulkannya uji materi UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah berencana membuat aturan baru untuk perubahan status sejumlah perguruan tinggi negeri.
"Pasal 53 ayat empat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tidak dibatalkan Mahkamah dan isinya menyatakan ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan UU tersendiri, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib mengaturnya," jelas Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal ketika dihubungi, Ahad (4/4)

Amar Putusannya Mahkamah menyebutkan sejumlah pasal UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: pasal 12 ayat 1 huruf c dan pasal 53 ayat 1 beserta penjelasannya. Putusan serupa juga dijatuhkan pada UU Badan Hukum Pendidikan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan harus dibatalkan dari peraturan perundangan.

Bunyi pasal 12 ayat 1 huruf c dalam UU sistem pendidikan nasional, adalah setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasiyang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Adapun pasal 53 ayat satu-nya menyatakan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Fasli menguraikan dampak putusan Mahkamah, pengertian Badan Hukum Pendidikan tidak berlaku sebagai nama diri, melainkan nama jenis satuan pendidikan. "Dia hanya sebagai lembaga fungsi penyelenggaran pendidikan, menjadi badan hukum pendidikan-dengan huruf kecil," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

Mahkamah memutuskan melekatkan syarat tambahan pada pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, norma yang menjadi dasar pembentukan UU BHP. Mahkamah menetapkan frasa "badan hukum pendidikan" dalam pasal tersebut haruslah dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Bentuk badan hukum itu bisa saja yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya.

Status badan hukum, Ia menambahkan, masih tetap ada di pasal 53 UU Sistem Pendidikan Nasional. Maka diharapkan dengan adanya aturan baru yang akan digagas kementerian dan dewan, maka kategorinya akan jelas. "badan hukum pendidikan bukan menjadi nama organisasi, bisa saja yayasan, tidak satu saja pengertiannya," jelas Fasli.

DIANING SARI

Sumber: Tempointeraktif.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris