Atasi Korupsi Sektor Pendidikan, Kemendikbud Canangkan E-Purchasing

23 Mei 2016 Berita Pendidikan


Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2005 - 2016 mengungkapkan bahwa terdapat 425 kasus korupsi pada sektor pendidikan. Kasus korupsi tersebut merugikan negara hingga Rp1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar.

Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan korupsi di sektor pendidikan disebabkan oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hasil identifikasi ICW menemukan kasus korupsi sektor pendidikan didominasi modus penggelapan dana dan pembengkakan (mark up) rencana anggaran.

Salah satu objek yang paling banyak dikorupsi ialah Dana Alokasi Khusus (DAK). Sekitar 85 kasus korupsi sektor pendidikan berasal dari penyelewengan pengelolaan DAK dengan kerugian mencapai Rp377 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tegaskan implementasi aturan e-purchasing dan cashless (pembayaran elektronik) dalam transaksi keuangan sektor pendidikan.

Mendikbud Anies Baswedan mengaku penerapan sister E-puchasing ini sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2015, terutama untuk pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem E-purchasing diterbitkan dalam dua peraturan menteri, yakni Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Oleh: Feliciany H T
(Dikutip dari berbagai sumber)