Arief Rachman: Pancasila Tidak Dihilangkan

13 Mei 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Pengamat pendidikan dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Arief Rachman, mengatakan mata pelajaran Pancasila tak pernah dihilangkan dari kurikulum pendidikan nasional. Pokok bahasan Pancasila masih dapat dijumpai di dalam pelajaran kewarganegaraan. "Kalau pokok bahasan itu didalami, pasti pemahaman terhadap kebangsaan akan bagus," kata Arief kepada Tempo, Kamis, 12 Mei 2011.

Kemarin, Rabu 11 Mei 2011, sejarawan Asvi Marwan Adam menyatakan pendidikan Pancasila kini telah hilang dari kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Menurut Asvi, di masa Menteri Bambang Sudibyo, terbit Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Asvi, aturan itu menghilangkan pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya, ancaman disintegrasi bangsa semakin terbuka. "Saya rasa itu blunder besar yang dilakukan Menteri Pendidikan Nasional," kata Asvi di Jakarta. Asvi minta mantan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo minta maaf kepada bangsa Indonesia karena telah menghilangkan Pancasila dari kurikulum pendidikan.

Menurut Arief, analisis Asvi tidak sepenuhnya benar. Ancaman disintegrasi dan radikalisme lebih disebabkan oleh pendidikan selama ini hanya fokus pada isi pelajaran, bukan proses pembelajaran. Padahal, dengan memusatkan pendidikan pada proses, akan terbentuk sikap-sikap Pancasilais dan mendukung Negara Kesatuan RI di kalangan pelajar. "Selama ini yang muncul hanya pengetahuan tentang Pancasila, 'apa'-nya mereka sudah tahu, tapi 'bagaimana bersikap'-nya itu yang tidak tahu," kata Arief Rachman.

Pemahaman itu, menurut Arief Rachman, adalah hal yang sangat penting bagi pelajar dan mahasiswa karena sikap itu diperlukan anak muda untuk membentuk jati diri mereka. Jika pembentukan sikap ini tidak diperoleh dari guru dan orang tua, siswa akan mencarinya dari sumber-sumber lain untuk membentuk sikap mereka. "Ini jauh lebih rawan dan berbahaya dan rawan terjadi penyimpangan." kata Arief Rachman.

Munculnya radikalisme dan ekstremisme di kalangan pelajar dan mahasiswa akhir-akhir ini, menurut Arief, sebagai akibat dari kesalahan pemrosesan jati diri terhadap Negara Kesatuan RI.

Sedangkan dari segi ketentuan, Arief menilai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diturunkan ke Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebenarnya sudah memuat semua persyaratan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkarakter dan berkebangsaan. "Itu sudah bagus banget, hampir ideal," kata Arief. "Kalau dilaksanakan, pendidikan kita akan sempurna."

Sumber: tempointeraktif.com