Anak yang Tak Lulus UN Rentan Dieksploitasi

25 Maret 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan Ujian Nasional (UN), yang ternyata memiliki banyak implikasi negatif. Khususnya dari perspektif anak. Para pemerhati, aktivis, dan sektor yang selama ini mengurusi perlindungan anak, perlu diajak bicara oleh para pengambil kebijakan bidang pendidikan nasional.

"Anak-anak peserta UN yang gagal/tidak lulus, karena pada umumnya tidak melanjutkan sekolah, rentang untuk dieksploitasi (dipekerjakan, trafficking, pelacuran anak, dan sebagainya). Terhadap mereka harus ada perhatian khusus untuk memastikan meneruskan pendidikan baik formal maupun nonformal. Anak-anak peserta UN harus didata," kata Ketua KPAI, Hadi Supeno, Rabu (24/3/2010) di Jakarta.

KPAI merekomendasikan agar evaluasi tingkat sekolah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan bersangkutan sebagaimana amanat UU Sisdiknas. Yang paling tahu perkembangan intelektual, kepribadian, psikomotor, dan relasi sosial siswa adalah guru yang selama 6 atau tiga tahun mengawal terus menerus, maka sangat naif bila yang mengukur keberhasilan justru butir-butir soal pilihan ganda nasional.

Menurut pandangan KPAI, demikian Hadi Supeno menjelaskan, UN bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak karena ada diskriminasi perlakuan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terpencil, kawasan Timur Indonesia, dengan sarana dan prasarana serta kualitas guru yang berbeda, namun harus melaksanakan avaluasi dengan standar yang prima.

"UN tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, tetapi lebih cenderung kepentingan terbaik bagi orang dewasa/penentu kebijakan," tandasnya.

Selama ini pendapat anak peserta UN tidak pernah didengar. Semenestinya kata Hadi Utomo, pembuat kebijakan UN bukan hanya membuat kebijakan berdasarkan analisa akademik ukuran-ukuran orang dewasa, tapi juga mendengatkan pendapat anak sesuai tingkat perkembangannya.

"Orangtua bekewajiban mengarahkan anak untuk menjadi manusia dewasa yang siap melanjutkan keberlangsungan bangsa. Tetapi juga harus memberikan pertimbangan-pertimbangan dunia anak," jelas Hadi.

sumber: kompas.com