Berita Pendidikan
16 Desember 2011

Alokasi Pendidikan Dinilai Kurang

BOGOR - Alokasi anggaran pendidikan yang dituangkan dalam Raperda Rancangan RAPD Kota Bogor Tahun 2012 sebesar 34,38 persen, dinilai masih kurang untuk menopang peningkatan mutu pendidikan. Meski persentase tersebut naik dari nilai anggaran tahun sebelumnya, nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh kebutuhan pendidikan termasuk gaji guru.

Hal tersebut ditegaskan Pengamat Pendidikan dari Universitas Pakuan (Unpak), Fri Suhara, yang menganggap persentase nilai anggaran pendidikan harusnya lebih besar daripada itu.

Jika ditotal memang sangat besar, tapi angka 34,38 persen itu merupakan total keselurahan kebutuhan pendidikan termasuk di dalamnya gaji guru. Padahal yang diinginkan praktisi pendidikan hanya 20 persen khusus untuk penyelenggaraan pendidikan saja, katanya, kemarin.

Fri juga mengatakan, alokasi khusus sebesar 20 persen tersebut dikhususkan bagi peningkatan mutu pendidikan baik itu sarana dan prasarana pembangunan maupun kurikulum. Hal ini dikarenakan, kualitas pendidikan di Kota Bogor hingga saat sangat jauh tertinggal dibanding wilayah-wilayah lain.

Harus diakui, hingga kini kualitas pendidikan di Kota Bogor masih sangat jauh dari kata baik. Buktinya, masih banyak gedung sekolah yang kurang layak dan tidak meratanya materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa khususnya bagi mereka yang ada di pelosok-pelosok perbatasan, beber pria yang juga mengajar di Fakultas Hukum Unpak, itu.

Terkait belum disahkannya Perda Pendidikan, Fri menerangkan, apa yang selama ini dikerjakan dewan merupakan hasil plagiat dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ia mengungkapkan, pembahasan produk hukum pendidikan dinilai tidak mengakomodir kebutuhan pendidikan dan tidak melihat pada realita di lapangan.

Menurut Fri, perda yang kini dicanangkan pansus pendidikan lebih banyak mengadopsi ketentuan Sisdiknas No 20/2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Penyelenggaran Pendidikan No 17/2010.

Di antaranya, pada Pasal 30 ayat tiga raperda pendidikan disebutkan, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan, minimal 20 persen dari APBD di luar gaji tenaga pendidik.

Perda itu dibuat untuk menjelaskan apa yang tidak ada dalam undangundang. Jadi wajar jika kami menilai apa yang ditawarkan oleh dewan itu merupakan suatu produk copy paste dari aturan yang sudah ada,pungkasnya.

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris