"Budaya Antikorupsi Harus Dipraktikkan"

13 Februari 2012 Berita Pendidikan


BLITAR - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan budaya antikorupsi dan kejujuran tidak cukup hanya diajarkan lewat bangku sekolah, melainkan harus dipraktikkan.

"Membangun dan menegakkan budaya kejujuran itu harus diuji, tidak cukup hanya diajarkan, namun harus dipraktikkan dan dibudayakan sejak dini," katanya saat menghadiri acara peresmian gedung sekolah di SMP Miftahul Huda, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (5/2)< seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, anak-anak harus dilatih untuk jujur dan menjauhi korupsi. Jujur bisa dipraktikkan dengan berbagai macam media, di antaranya saat pelaksanaan ujian nasional. Seluruh elemen terlibat, mulai dari kepala sekolah, guru, instansi, pemerintah, hingga orang tua.

"Kalau tidak ada yang jujur tentunya bisa rusak. Mumpung ada media, yaitu UN, ditegakkan betul kejujuran itu," katanya menegaskan.

Ia juga mengatakan, sudah membuat ikrar untuk pendidikan antikorupsi yang dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Pendidikan itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan dibudayakan.

Pihaknya mencontohkan, transparansi di lembaga sekolah sangat penting, misalnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Agar semua tahu penggunaan dana BOS, pihak sekolah harusnya melakukan sosialisasi penggunaan.

"Penggunaan dana BOS ditampilkan di papan, menerima berapa, digunakan untuk apa saja, harus transparan. Ini salah satu upaya untuk membangun budaya antikorupsi yang dimulai di sekolah," ucapnya.

Ia berharap, dengan adanya pendidikan itu dapat memberikan kesadaran lebih pada anak-anak. Jika kelak dewasa, mereka bisa menerapkan ilmu yang didapat, hingga ke depan mereka menjadi orang yang jujur.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mifthul Huda, Arif Afandi mengaku sangat mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan kejujuran dan pendidikan antikorupsi ini. Selain lewat mata pelajaran, pihaknya juga selalu meminta guru yang mengajar untuk menerapkan pendidikan kejujuran dan antikorupsi ini.

Ia juga akan berupaya untuk selalu terbuka tentang sekolah maupun keperluan. Salah satunya sudah dilakukan, saat pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) yang baru diresmikan tersebut.

"Kami terapkan pendidikan itu, guru juga kami tekankan untuk memberikan pemahaman tentang kejujuran dan antikorupsi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Romelan, mengaku sangat mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan kejujuran dan pendidikan antikorupsi itu. Ia sudah meminta guru dan sekolah untuk terlibat aktif, bahkan untuk transparan.
"Kami mendukung program pemerintah. Kejujuran dan pendidikan antikorupsi itu mutlak diperlukan demi masa depan mereka," kata Romelan.

Sumber: wartakotalive.com