60 SD Digabung Jadi 17

30 Juni 2010 Berita Pendidikan


Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggabung 60 sekolah dasar (SD) di Jakarta Selatan menjadi 17 sekolah. Hal ini dilakukan karena penyebaran calon siswa tidak merata.

Sekolah yang digabung itu tersebar di 38 kompleks. Setiap kompleks terdiri dari dua sampai enam SD. Keberadaan sekolah ini tidak efektif. - Momon Sulaeman
Sebagian besar SD minim pendaftar, sedangkan beberapa SD lain menolak calon siswa karena kapasitasnya penuh. Penggabungan ini bertujuan untuk merampingkan manajemen sekolah. Pada akhirnya penggabungan sekolah diharapkan turut meningkatkan kualitas pendidikan siswa.

Sekolah yang digabung itu tersebar di 38 kompleks. Setiap kompleks terdiri dari dua sampai enam SD. Keberadaan sekolah ini tidak efektif karena tidak semua sekolah di kompleks diminati pendaftar, kata Momon Sulaeman, Kepala Seksi SD, Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.

Saat ini, proses penggabungan sedang berlangsung. Meski dia yang menentukan sekolah yang digabung, Momon enggan menjelaskan secara detail.

Penggabungan sekolah adalah solusi minimnya peminat masyarakat mendaftarkan anaknya ke SD negeri. Meski membuka dua kali pendaftaran (15-16 Juni dan 21-22 Juni), banyak kursi di SD negeri kosong. Dari 10 kecamatan di Jaksel, kursi kosong terbanyak ada di Kecamatan Mampang Prapatan, Setiabudi, dan Tebet.

Momon mencontohkan salah satu kompleks sekolah yang kekurangan murid di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Di tempat itu ada SDN 11, 13, 15, 17, dan 19 dalam satu kawasan. Seluruh sekolah di kawasan ini kekurangan murid baru.

SDN Manggarai 11 misalnya, baru ada lima pendaftar dari 40 kursi yang tersedia. Di SDN Manggarai 13, baru ada delapan pendaftar. Kondisi kekurangan murid juga terjadi di SDN Manggarai 17 dan 19.

Kondisi berbeda terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Jagakarsa. Di wilayah ini banyak sekolah kebanjiran murid.

Di Jagakarsa banyak sekolah menolak murid karena penuh, padahal umur mereka mencukupi, katanya.

Untuk menjaring calon siswa yang belum tertampung di SDN, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka Program Penuntasan Wajib Belajar SD. Masyarakat dapat mendaftarkan anaknya pada 10-11 Juli di setiap Kantor Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan.
Kami menempatkan siswa baru itu ke SD terdekat dengan tempat tinggalnya, kata Momon.

Sumber: Kompas.com