16 Ribu Siswa Miskin di Surabaya Dapat Bantuan Seragam dari Pemkot

21 September 2017 Berita Pendidikan


Dinas pendidikan atau dispendik Surabaya terus berupaya meng-cover seluruh kebutuhan siswa kurang mampu tingkat SD-SMP. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga swasta. Tahun ini dispendik menggelontorkan anggaran senilai Rp 13,4 miliar untuk 16.950 siswa.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menyatakan, pemkot sudah berkomitmen agar seluruh siswa miskin di SD-SMP, baik negeri maupun swasta, tidak terbebani dengan biaya sekolah. Tidak ada uang gedung dan surat persetujuan pembayaran (SPP). Pemkot men-support dengan pengadaan seragamnya. Anggaran pengadaan seragam itu masuk ke bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), semua sekolah juga sudah memverifikasi anak-anak mitra warga, baik di sekolah negeri maupun swasta. Siswa dalam data yang telah masuk ke profil sekolah tersebut akan mendapatkan seragam. Nanti direalisasikan lewat perubahan anggaran keuangan (PAK).

Sejatinya, sudah ada pengadaan seragam untuk siswa mitra warga SD-SMP swasta di dalam belanja langsung dispendik. Namun, anggaran tersebut tidak terserap lantaran masih dicari mekanisme yang tepat untuk pemberian seragam sekolah swasta. Itu berbeda dengan pengadaan seragam untuk sekolah negeri yang bisa dilakukan lewat lelang. Kalau swasta, seragam sekolah satu dengan lainnya tidak sama. Karena itulah, mekanisme pemberian seragam tidak mungkin melalui lelang. Meski begitu, pemkot terus berupaya agar bantuan untuk siswa mitra warga sekolah swasta tetap tersalurkan. Upaya yang dilakukan, memasukkan ke PAK. Bentuknya adalah bantuan sosial (bansos) seragam. Bansos seragam mitra warga sekolah swasta akan diberikan tahun ini. Mekanismenya melalui transfer ke rekening siswa masing-masing. Setiap siswa akan mendapatkan Rp 772.000 untuk SD dan Rp 812.500 untuk SMP. Tidak dalam bentuk seragam, tetapi uang untuk dibelikan seragam.

Bagaimana menjamin bantuan tersebut benar-benar dibelikan seragam? Ikhsan menyatakan, akan ada pakta integritas yang dilakukan antara penerima bantuan (orang tua) dan kepala sekolah. Komitmen bersama itu bertujuan agar bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membeli seragam. Ini mekanismenya masih terus disusun.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)