11.758 Siswa Tak Tertampung di SMK

1 Maret 2011 Berita Pendidikan


SAMARINDA - Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap, sebanyak 11.758 siswa lulusan SLTP pada 2010 tidak tertampung di SMK, sehingga diperkirakan pada tahun ajaran baru 2011 siswa yang tidak tertampung jumlahnya tidak jauh dari angka tersebut. "Jika pada tahun ajaran 2011 jumlah peminat yang ingin masuk SMK sama dengan tahun lalu atau justru melebihi, maka siswa yang tidak tertampung di SMK sekitar belasan ribu siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) Musyahrim di Samarinda, Senin (28/2).

Musyahrim yang didampingi Kabid Pembinaan SMK dan Pendidikan Tinggi, Basmen Naenggolan ini melanjutkan, pada 2010 jumlah pendaftar di SMK mencapai 36.650 calon siswa, sedangkan daya tampung atau yang diterima sebanyak 24.892 siswa. Hal itu menurut dia, berarti terdapat 11.758 calon siswa yang ingin menuntut pendidikan di SMK tidak bisa terwadahi, dan jumlah tersebut belum termasuk siswa di Kabuaten Tana Tidung karena hingga kini daerah pemekaran baru itu belum mengirimkan datanya.

Menurutnya, tingginya peminat yang masuk di SMK karena para siswa ingin setelah lulus memiliki keterampilan khusus sehingga bisa diterima di pasar kerja sesuai bidang keahliannya. Dilanjutkan, agar lulusan SMP/MTs yang ingin masuk ke SMK bisa tertampung, maka diperlukan penambahan tempat belajar sejumlah 326 kelas, dengan daya tampung 36 siswa setiap kelas.

Sedangkan cara yang bisa ditempuh untuk menambah kelas, yakni dengan membangun unit sekolah baru (USB), atau dengan konversi (alih fungsi) sekolah dari SMA/MA menjadi SMK. Namun konsekuensi untuk dapat menampung semua calon siswa tersebut bukan hanya pada ruang kelas saja, namun juga berdampak pada penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta peralatan belajar sesuai dengan kompetensi keahlian.

Menurut Musyahrim, Dinas Pendidikan Kaltim hanya berwenang mendorong laju pembangunan pendidikan dalam bentuk berbagai jenis bantuan agar pendidikan di kabupaten dan kota bisa maju. Namun untuk membangun bidang pendidikan, membangun ruang kelas maupun USB merupakan kewenangan kabupaten dan kota masing-masing, kecuali jika sekolah tersebut sudah masuk dalam Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), maka kewenangannya ada di provinsi.

Sumber: republika.co.id