Berita Pendidikan
12 Juli 2010

1.470 Kursi Kosong SMAN-SMKN Diperebutkan

JAKARTA - Para lulusan SMP yang mendaftar masuk SMAN/SMKN di DKI Jakarta pada 6-8 Juli lalu tercatat 68.295 anak dan di antaranya 42.542 siswa dinyatakan lulus seleksi. Dengan begitu, 25.753 siswa yang tidak lulus berhak mengikuti seleksi tahap dua yang dibuka Selasa (13/7) dan Rabu (14/7). Sementara itu, Senin (12/7) hari pertama masuk sekolah di seluruh Indonesia dan dimulainya proses belajar-mengajar tahun ajaran 2010-2011.
Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Sulistiono, Minggu (11/7), mengatakan, mereka yang belum lulus seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) system real time on line, harus mendaftar tahap kedua untuk memperebutkan 1.470 bangku kosong. Hasil seleksi PPDB tahap dua diumumkan 14 Juli mulai pukul 16.00 WIB. Bagi yang lulus seleksi, harus melapor diri 15-16 Juli. Seluruh proses PPDB diumumkan di sekolah tujuan secara serentak 17 Juli 2010. Prinsip PPDB tahap II juga menjamin transparansi, kredibilitas, dan dapat dipercaya.

Lebih lanjut Budi merinci, jumlah siswa yang mendaftar sesuai jadwal baru PPDB 68,295 siswa meliputi SMAN 39.869 anak yang lulus seleksi 27.877 siswa dan SMKN 28.426 murid yang lulus 14.665 anak. Sedangkan daya tampung SMAN 29.332 kursi dan SMKN 14.680 bangku. Dengan begitu, bangku kosong yang diperebutkan PPDB tahap dua di SMKN 15 kursi dan SMAN 1.455 kursi.

Sementara itu, Kabid SMP/SMA Disdik DKI Amsani Idris mengatakan, siswa baru kelas X yang diterima SMAN/SMKN mulai masuk sekolah diundur jadi 19 Juli mendatang.

"Mereka akan mengikuti masa orientasi siswa (MOS) selama tiga hari," ujarnya. Namun, pengunduran mulai masuk tahun pelajaran baru itu tidak berlaku bagi SMP dan kelas XI, XII SMAN/ SMKN. Ketentuan MOS atau istilah sekarang masa orientasi peserta didik baru (MOPDB), menurut Amsani, semua kepala sekolah SMPN/ SMAN maupun swasta sudah diberikan surat edaran.

"MOS dilaksanakan hari pertama masuk sekolah selama tiga hari serta harus mengacu pada buku pedoman pembina MOS dan surat edaran Dirjen Mendikdasmen 15 Januari 2009. Dalam pelaksanaan MOS atau MOPDB tidak boleh ada kekerasan," kata Budi menegaskan.

Menurut Amsani, pelaksanaan MOS harus dengan prinsip mudah, murah, meriah, massal, mendidik, dan menyenangkan. "Jangan terjadi bias seperti ada bullying, perpeloncoan, pemalakan, dan negatif lainnya. Kegiatan ini harus dibimbing dan diawasi sekolah serta menjadi tanggung jawab kepala sekolah," tuturnya.

MOS harus bermanfaat serta akan dipantau Kementerian Pendidikan Nasional dan Disdik DKI. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto mengatakan, sekolah-sekolah khusus yang rawan melakukan MOS dengan kekerasan sudah dipanggil Diknas. (Yon Parjiyono)

Sumber: suarakarya-online.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris